Page 361 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

itu. Sebab itu dalam R.R. 1854 pedoman dan peraturan ber-
dasarkan teori itu ditinggalkan.
Dalam hal ini terdapat selisih paham dan pendapat di an-
tara beberapa orang-orang Belanda sendiri.
Pengetahuan tentang dasar-dasar hak tanah Rakyat In-
donesia sampai pada waktu pembentukan Undang-undang
(R.R.) 1854, sedikit saja dikenal orang-orang Belanda, yang
berkewajiban turut menentukan dasar-dasarnya Undang-
undang tanah di Indonesia. Penyelidikan secara luas baru
diadakan pada tahun 1867 terhadap tanah-tanah yang sudah
dan belum dikerjakan oleh rakyat di Jawa. Laporan pertama
disiarkan tahun 1871 sebagai percobaan dalam Resume
Banten, dan seterusnya dalam 3 jilid Resume berturut-turut
pada tahun 1876, 1880 dan 1896 redaksinya di bawah pim-
pinan Mr. W.B. Bergsma sebagai ketuanya. Kecuali itu, dija-
lankan juga penyelidikan atas tanah-tanah di luar Jawa dengan
sepuluh Eindresume sebagai laporan penyelidikannya.
Dasar Agraris Wetgeving (Undang-undang Agraria),
sudah disebutkan dalam pasal 51 I.S (pasal 62 R.R. dulu). Tiga
ayat sudah sejak tahun 1854 termuat dalam R.R. dan ayat 5
yang terakhir disisipkan mula-mula dalam Agraris Besluit.
Tentang arti hak sepanjang adat, sedikit sekali orang me-
mikirkan. Hal ini menyebabkan bahwa dalam membicarakan
Rancangan Undang-undang Agraria itu tidak didasarkan atas
pengetahuan yang cukup.
Orang lebih dahulu mengetahui adanya hak eigendom
istimewa atas tanah seperti adanya tanah partikelir (pasal 51
ayat 1 I.S.) daripada adanya hak eigendom menurut hukum
Barat (pasal 51 ayat 2 I.S.).
“Hak domein” (domeinrecht) adalah kelanjutan dari teori

340