Page 358 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

dah terang diketahui keburukannya. Sejak zaman Raffles sudah
mulai dihapuskan, tetapi karena kekurangan uang masih juga
dijalankan.
Van de Bosch mempergunakan dalil itu untuk Cultuur-
stelsel-nya. Begitulah seterusnya, segala Undang-undang dan
peraturan tanah Hindia Belanda selalu didasarkan dalil terse-
but. Semuanya itu berpegangan pada pangkal pikiran (ang-
gapan) bahwa Rakyat tidak mempunyai hak tanah, yang
punya adalah Raja. Karena Raja Belanda sudah hilang
kekuasaannya, diganti Pemerintah Belanda, maka kekuasa-
an Raja dulu jatuhlah menjadi haknya Raja Belanda yang
mempunyai Indonesia (Hindia Belanda). Gubernur Jenderal
menjadi Maharaja seru sekalian alam di Indonesia, berkuasa
atas bumi dengan seisinya. Anggapan inilah yang menjadi
sumbernya segala Undang-undang tanah dan peraturan-pera-
turannya di Indonesia ini.
“Domeinverklaring” sebagai pernyataan hukum, adalah
pernyataan hak maharaja yang berdaulat atas bumi dengan
seisinya di Indonesia. Kekuasaan ini tidak dipergunakan guna
kepentingan Rakyat, tetapi untuk kepentingan kaum modal.
Pernyataan itu sebagai pemberitahuan bahwa segala tindakan-
nya di lapangan tanah, sudah menurut hukum, yang dianggap
sesuai dengan kebiasaan dan adat asli yang ada.
Bantahan dan perdebatan tentang benar tidaknya teori
dan anggapan itu tidak berguna apabila kepentingan kolonial
sudah ditonjolkan ke muka. Sekalipun dalil itu sudah lama
disangsikan kebenarannya, tetapi tuntutan kolonial tidak
menyangsikan pemakaian dalil itu untuk dasar politiknya.
Sesudahnya mendapat ilham dari dalil Raffles, berturut-
turut mulai dinyatakan hak-hak itu. Mula-mula dengan samar-

337