Page 357 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

masyarakat Indonesia”.
Karena itu selalu dicari dasar yang terdapat dalam masya-
rakat, yang kiranya dapat dijadikan pegangan dan alasan untuk
membenarkan tindakan itu.
Sampai pada waktu pembentukan Undang-undang (RR)
1854, masih belum lagi cukup pengetahuan orang mengenai
dasar-dasar hukum dan hak tanah bagi Rakyat Indonesia. Sejak
dulu orang-orang sudah sangsi akan kebenarannya teori “do-
mein” yang melahirkan Domeinverklaring.
Dalil Raffles, yang dasarnya dibawa dari Inggris, berda-
sarkan anggapan bahwa Raja adalah pemilik tanah, sebagai
orang yang mempunyai Negeri dengan seisinya, sebagai Raja
seru sekalian alam. Pengetahuan yang didapat selayang pan-
dang di daerah Kerajaan (Vorstenlanden), dengan adanya isti-
lah “tanah itu menjadi kepunyaan raja” (kagungan dalem),
menambah kuatnya pegangan seterusnya di dalam menentu-
kan sekalian Undang-undang dan peraturan tentang tanah.
Orang berbantah dan berselisih faham tentang ini, tentang
benar tidaknya dalil Raffles. Tetapi kepentingan jajahan me-
nuntut keuntungan-keuntungan yang sebesar-besarnya dari
jajahannya. Untuk maksud ini tafsir atas kebiasaan yang berla-
ku dijadikan pegangan dan patokan.
Raffles menggunakan dalilnya untuk menjalankan sistem
landrente-nya. Komisaris-komisaris Jenderal Belanda yang
meneruskan pemerintah sesudah Raffles, dengan tidak selidik
seksama menerima dalil Raffles sebagai suatu aksioma. Diper-
gunakannya untuk menjual tanah “miliknya” itu kepada orang
partikelir, meneruskan yang dulu-dulu dijalankan. Disamping
itu, meneruskan sistem landrente Raffles.
Penjualan “tanah partikelir” dengan hak kenegaraan su-

336