Page 352 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

rendah. Begitu juga bekas G. Dj. Duymaer van Twist, sekalipun
menyetujui rancangan itu dalam Eerste Kamer. Memang menu-
rut pengalaman Duymaer van Twist sendiri sebagai Gubernur
Jenderal di Indonesia, tidak mungkin Parlemen di Negeri Be-
landa akan dapat mengatur soal-soal lebih jauh daripada soal-
soal pokok tentang keadaan di Indonesia.
Pengakuan akan hak Rakyat atas tanah serta peraturan
yang mengatur pemberian tanah yang belum dibuka (niet-
ontgonnengronden), dengan hak erfpacht dan tanah-tanah
yang sudah dibuka (tanah-tanah kepunyan Rakyat) dengan
perjanjian persewaan suka rela, dianggap sudah cukup dapat
memecahkan masalah yang pokok.
Ditambahkannya 5 ayat lagi dalam pasal 62 R.R. (pasal
51 dari Indische Staatsregeling) dengan ayat 4 sampai 8, diang-
gap sudah dapat dipecahkan masalah kolonial yang besar dan
sulit itu.
Pasal 51 I.S. ayat 4 memuat pemberian tanah dengan
hak erfpacht buat waktu yang panjang (dengan maksimum
75 tahun). Ayat 8 memuat tentang: persewaan tanah milik
orang Indonesia oleh orang asing yang akan diatur dalam
Peraturan Umum.
Bunyi ayat 4 : “Dengan Undang-undang akan diberikan
tanah dengan hak pak turun-temurun (erfpacht) untuk
selama-lamanya 75 tahun”.
Ayat 8 berbunyi : “Persewaan tanah dari rakyat Indone-
sia kepada orang asing berlaku menurut Undang-undang”.
Dengan adanya peraturan-peraturan itu, dianggap sudah
cukup menjamin kepentingan modal besar partikelir Barat
untuk mendapatkan tanah baik untuk kepentingan tanaman
keras (dengan hak erfpacht) maupun untuk tanaman giliran

331