Page 347 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

nya undang-undang Agraria 1870 itu mempunyai riwayat
yang panjang juga, yang baik juga diketahui.
Mula-mula Menteri Jajahan Fransen van de Putte (dari
golongan liberal) pada tahun 1865 merancangkan satu un-
dang-undang dengan nama “Ontwerp Cultuurwet”, resminya
bernama menurut isi maksudnya. “Ontwerp van wet tot
vaststelling der grondslagen, waarop ondernemingen van
landbouw en nijverheid Nederlandsch Indíë kunnen worden
gevestigd”.
Rancangan Undang-undang ini dinamakan oleh peran-
cangnya sebagai jalan pemecahan “masalah kolonial” dengan
jalan:
A.Memberikan (menyediakan) bantuan yang diperlukan
kepada perusahaan pertanian partikelir Barat, dengan:
1. pemberian tanah-tanah bebas (woeste gronden) milik
Negara dengan erpacht, lamanya 99 tahun;
2. Persewaan tanah milik Indonesia kepada bangsa asing,
buat lamanya 10 tahun;
3. Peraturan perjanjian kerja dengan orang-orang Indo-
nesia.
B. Perlindungan hak-hak tanah bagi rakyat Indonesia.
Rancangan itu dimulai dengan dasar bagian B, yaitu
pemberian hak tanah Rakyat Indonesia dari hak “erfelijk indi-
vidueel gebruiks/bezits recht” menjadi hak eigendom (pasal
1), dan pengakuan hak desa atas tanah-tanah yang biasa
dikerjakan Rakyat dalam waktu yang tertentu,yang biasa
dinamakan “tanah komunal”. (pasal 2).
Hak-hak eigendom ini menurut pasal 3 rancangan itu
didasarkan atas hak-hak menurut buku Undang-undang
Hukum Perdata Hindia Belanda (Burgerlijk Wetboek van

326