Page 346 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

2. pemberian izin kepada orang Indonesia untuk dapat
menyewakan tanahnya langsung kepada orang asing untuk
kepentingan tanaman yang bergiliran (wisselcultures).
Masalah tanah ini dianggap sebagai satu masalah kolonial
(koloniaal kwastie) yang besar, yang harus diselesaikan.
Soalnya berputar di sekitar: “bagaimana dapat menja-
min kepentingan tanah kaum modal seluas-luasnya, dan di
samping itu bagaimana untuk melindungi hak-hak Rakyat
atas tanah”. Hal ini menimbulkan persoalan selanjutnya:
bagaiman cara mencapai kedua macam tujuan, yang satu
dengan lainnya sesungguhnya tidak dapat dipersatukan.
Melindungi hak-hak Rakyat atas tanahnya, berarti akan
mengurangi atau akan menghalang-halangi perkembangan
dan kepentingan modal asing. Sebaliknya menjamin kepen-
tingan dan keuntungan modal besar asing, akan berarti
merugikan Rakyat karena yang menjadi sumbernya satu,
yaitu tanah.
Persoalan inilah yang menjadi “masalah kolonial” (kolo-
niaal kwestie) yang terpenting. Beberapa Menteri Jajahan Be-
landa berganti-ganti dan berturut-turut mencoba memecah-
kan masalah yang sulit ini. Akhirnya Menteri de Waal-lah yang
dapat berhasil, dengan diterimanya rancangan Undang-
undangnya oleh Parlemen Negeri Belanda menjadi undang-
undang yaitu lahirnya Agraris Wet (Undang-undang Agraria)
9 April 1870 (Indische Staatsblad No. 51) terdiri dari pasal 62
R.R. ditambah dengan 5 pasal yang berisi peraturan-peraturan
yang pokok dan perlu segera diselesaikan. Atas dorongan Men-
teri tersebut dimasukanlah dalam firman Raja (Koninklijk
Besluit) 20 Juli 1870 (Indisch Staatsblad No. 118), dinamakan
“Agrarisch Besluit”, berisi Domeinverklaring (pasal 1). Lahir-

325