Page 345 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

Kecuali itu, untuk menyediakan tanah bagi kaum modal
buat membuka kebun yang luas-luas ayat 3 dari pasal 62 R.R.
memberikan tanah kepunyaan Negeri dengan hak sewa. Tanah-
tanah yang tidak boleh disewakan untuk ini ialah: “tanah-
tanah yang dibuka dan dikerjakan Rakyat, atau tanah pango-
nan atau untuk keperluan umum lainnya yang termasuk
dalam desa” demikian perumusan yang dibuat oleh Anggota
Parlemen J.C. Baud. Dengan begini maka ditentukan dasar:
pemberian kesempatan penyewaan tanah secara besar
kepada pengusaha partikelir asing, tetapi penjualan secara
besar-besaran dengan hak eigendom tidak lagi diperboleh-
kan. Ditentukan bahwa persewaan tanah itu hanya atas tanah
yang ada di luar daerah penduduk dan tidak diperkenankan
atas tanah-tanah yang disediakan untuk pertanian rakyat.
Persewaan dengan “hak orang” (persoonlijke rechten) ini
terbatas waktunya (lamanya 20 tahun). Atas tanah itu tidak
dapat dibebani hipotik, tidak dapat tanah sewaan itu (dija-
dikan) tanggungan meminjam kepada Bank.
Karena waktu yang sempit itu (20 tahun) kesempatan itu
dianggap tidak dapat memberi waktu yang cukup luas kepada
modal, dan tidak dapat dipakai sebagai tanggungan pinjaman.
Untuk kepentingan tanaman seperti tebu, nila, dan sebagainya
memerlukan tanah giliran.
Segera sesudah berlakunya Undang-undang (RR 1854)
dirasakan perlu adanya jaminan tanah bagi modal partikelir,
dan untuk ini perlu:
1. Adanya izin persewaan dengan hak tanah (zakelijk recht)
yang dapat dibebani hipotik dalam waktu yang lama, yaitu
dengan pemberin hak erfpacht atas tanah-tanah yang
berupa semak belukar (untuk woestegrondencultures);dan

324