Page 350 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

dikenakan bagi masyarakat Indonesia.
Amandemen Poortman menghendaki supaya kepada
bangsa Indonesia tidak diberi hak eigendom atas tanahnya,
tetapi dijamin dengan hak turun temurun. Oleh karena maksud
Van de Putte yang pokok ialah pemberian hak eigendom atas
tanah bagi Rakyat Indonesia, dia tidak dapat menerima aman-
demen Poortman. Dia menarik rancangan Undang-undangnya
dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri
Jajahan.
Mr. P. Meyer, Menteri jajahan yang mengantikannya (dari
golongan konservatif) segera mengadakan peraturan semen-
tara yang segera diumumkan oleh Gubernur Jenderal, terkenal
dengan nama “Proclamatie des Konings” (Indisch Staatsblad
1866 No. 80), menyatakan dengan resmi hak-hak orang Indo-
nesia atas tanah dengan hak perseorangan turun-temurun dan
hak memakai tanah desa, dengan jaminan bahwa akan dijaga
benar-benar terhadap pelanggaran atas hak-haknya dari pihak
manapun juga.
Rancangan Undang-undang Erfpacht Meyer Trakranen.
Untuk memajukan onderneming pertanian modal besar
asing Menteri Jajahan Meyer, mengajukan rancangan undang-
undang yang lebih terbatas dari rancangan Cultuurwet Van
de Putte, maksudnya hanya untuk memberikan tanah-tanah
yang berupa semak belukar dengan hak erfpacht. Meyer
diangkat menjadi Gubernur Jenderal. Dalam tahun itu juga
rancangan Undang-undang Meyer dioper oleh penggantinya
N. Trakranen. Sejak itu rancangan Undang-undang tersebut
terkenal dengan nama rancangan Undang-undang Erfpacht
Meyer Trakranen (tahun 1866/1867).
Rancangan Undang-undang Erfpacht Meyer/Trakranen

329