Page 354 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

dalam Parlemen, de Waal mengajukan rancangannya menge-
nai pemberian hak eigendom kepada Rakyat itu tidak sebagai
keharusan, tetapi fakultatif. Rancangan Van de Putte dulu
menyatakan sebagai perubahan hak yang mesti dilakukan,
tidak secara fakultatif. Rancangan Van de Putte oleh Parlemen
dianggap sebagai “paksaan” berlakunya hak eigendom menu-
rut hukum Barat untuk orang Indonesia. Hal itu menimbulkan
keberatan orang-orang Parlemen, dan menyebabkan ran-
cangan itu ditolak. Dengan perumusan yang baru dari de Waal
itu (pemberian hak eigendom atas tanah Rakyat secara fakul-
tatif), Parlemen menerima dengan suara terbanyak. Untuk
membedakan hak eigendon Barat dengan hak eigendom orang
Indonesia atas tanah, maka atas hak eigendom Indonesia itu
biasa disebut “agrarisch eigendom”.
Orang Indonesia umumnya tidak merasakan keuntungan-
nya dengan hak tanah semacam ini, karena prakteknya beban-
beban dari hak tanahnya itu tidak tambah ringan, sedang jalan
untuk mendapatkan hak itu mudah. Prakteknya sedikit sekali
rakyat mempergunakan kesempatan itu.
Dalam pembicaraan Rancangan Undang-undang tahun
1870 (rancangan de Waal), banyak soal-soal yang terdapat
dalam pembicaraan tahun 1866/1867 (pembicaraan ran-
cangan Cultuurwet) diulangi lagi.
Dasar-dasar hukum agraria seperti yang sudah dikemu-
kakan itu semua, bertujuan menjamin kepentingan tanah
bagi onderneming, dan disamping itu melindungi hak-hak
tanah Rakyat Indonesia.
Dilarangnya Gubernur Jenderal menjual tanah secara
besar-besaran kepada orang partikelir seperti yang sudah-
sudah, diganti dengan hak pemberian erfpacht. Bukan

333