Page 348 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Nederlandsch Ind³¸), kecuali hal-hal yang bersangkutan
dengan hukum agama dan adat. Maksud Van de Putte mem-
persamakan hak-hak tanah bangsa Indonesia dengan hak
eigendom bangsa Barat, supaya hak tanah Indonesia lebih
kuat untuk menjaga dari tindakan semau-maunya pihak
Pemerintah dengan hak domeinnya atas tanah yang bukan
eigendom. Pasal 12 rancangan itu menerangkan bahwa tanah
milik eigendom Rakyat tidak boleh dijual kepada orang yang
bukan bangsa Indonesia, kecuali dengan izin perkecualian
karena hal-hal yang luar biasa. Pelanggaran atas hal ini dapat
dinyatakan tidak sah atas jual beli yang sudah dijalankan.
Untuk persewaan tanah antara bangsa Indonesia dengan
orang asing diperlukan surat perjanjian, dengan ketentuan
tidak boleh lebih lama dari 10 tahun, dengan persetujuan
Kepala Pemerintah Gewes atau Kepala Daerah (pasal 14). Pasal
4 menyebutkan bahwa tanah-tanah untuk rumah-rumah,
bangunan, jalan-jalan, pasar-pasar, air pipa dan semua
bangunan-bangunan untuk kepentingan umum, yang peme-
liharaannya dijalankan oleh desa, masuk lingkungan kekuasaan
desa.
Pasal 5 rancangan itu mengakui kedudukan hukumnya
“Desa Perdikan”, dan tanah-tanah lainnya yang dianggap
keramat. Pasal 6 merupakan permulaan Domeinverklaring,
yang bermaksud: “Semua tanah, yang tidak termasuk dalam
pasal-pasal di muka, yang sebelum berlakunya undang-
undang itu, tidak dapat dinyatakan dengan hak eigendom,
masuk kepunyaan Negeri”. Dari pengalamannya puluhan
tahun di tengah-tengah masyarakat Indonesia di Jawa sebagai
orang pabrik gula (suiker fabrikant), F. v. de Putte mengenal
adat-adat yang ada di daerah Jawa, bahwa menurut hukum

327