Page 344 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

mendapat tenaga yang cukup buat keperluan onderneming
gula Pemerintah. Dikhawatirkan maksud usaha pemerintah
tidak akan tercapai kalau penghapusan tenaga kerja paksa dija-
lankan sekaligus. Sebab itu ditetapkan masih berlakunya pera-
turan yang lama selama 20 tahun. Selanjutnya, dan dengan
beransur-angsur perkebunan paksa itu dikurangi, dan di bebe-
rapa tempat mulai dihapuskan. Pasal 56 RR akhirnya dicabut
pada tahun 1915.
Likuidasi perkebunan pemerintah diganti dengan pera-
turan yang baru. Peraturan ini membuka kesempatan kepada
kaum modal partikelir untuk membuka perkebunan-perke-
bunan bahan ekspor, sebagai ganti pekerjaan Pemerintah di
lapangan usaha perkebunannya. Kejadian-kejadian seperti
yang sudah-sudah yang menyedihkan diperingati. Dengan
usaha yang baru itu dimaksudkan akan memberi jalan:
1. Memberikan kesempatan sebaik-baiknya dan seluas-lu-
asnya kepada modal partikelir untuk mengusahakan tanah;
diamping itu
2. “melindungi” Rakyat dalam usaha pertaniannya, dengan
melindungi hak-hak tanahnya jangan sampai pertanian
Rakyat terdesak karena pemberian hak kepada orang asing
itu.
R.R. 1854 yang baru itu dalam dasarnya masih mem-
pertahankan terus penyelenggaraan perkebunan pemerintah.
Ada ditetapkan juga larangan penjualan tanah oleh Gubernur
Jenderal kepada orang partikelir, seperti yang dulu dijalankan
oleh kompeni, Daendels dan Raffles. Penjualaan tanah hanya
boleh dilakukan atas tanah-tanah yang kecil untuk mendirikan
bangunan-bangunan dan kerajinan dengan hak eigendom,
menurut pasal 2 dari undang-undang tersebut.

323