Page 362 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

lama tentang kekuasaan Negara dan daerah tanahnya. Menu-
rut pendapat itu kedaulatan Negara adalah di antaranya keku-
asaan dan hak benda atas tanah.
Tanah adalah benda kepunyaan Negara. Menurut stelsel
feodal kekuasaan Negara atas tanah; digunakan untuk keun-
tungan kaum bangsawan sebagai pemilik tanah, sedang pendu-
duk hanya diberi hak untuk meminjamnya.
Bekas-bekas stelsel ini masih nampak, seperti adanya
tanah-tanah partikelir, stelsel lungguh (bengkok, apanage
stelsel), aturan sewa tanah yang lama di Vorstenlanden, dan
kemudian adanya Domeinverklaring itu.
Ada lagi teori yang mengatakan bahwa kekuasaan Negara
itu berupa kekuasaan atas orang (penduduk) dan tanah.
Teori baru yang dianggap modern tentang kekuasaan Ne-
gara mengatakan bahwa apa yang ada dalam daerah Negara
masuk dalam kekuasaan Negara. Negara mengatur semuanya
itu termasuk di antaranya soal tanah.
Menurut pengertian ini, tanah adalah benda diberikan
kepada penduduk untuk dipergunakan dan diambil manfaat-
nya sebagai hak milik. Kekuasaan Pemerintah berupa hak
mengatur sebagai juga terhadap barang lainnya.
Negara tidak mempunyai hak memakai sendiri sebagai
milik perseorangan atas tanah, bilamana masyarakat umum
memerlukan untuk memakai tanah itu. Negara hanya menga-
tur dengan Undang-undang.
Prof. Mr. Dr. A.A. Struycken dan Mr. C. van Vollenhoven
berpendapat bahwa kekuasaan mengatur bagi Negara terha-
dap semua yang untuk kepentingan umum itu tidak berarti
dengan memiliki tanah itu sendiri.
Kepentingan ekonomi atas tanah bagi masyarakat menye-

341