Page 363 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

babkan perlu adanya pembatasan atas hak milik tanah itu.
Dasar-dasar sosial ekonomi bagi masyarakat menuntut; bahwa
pemakaian tanah oleh yang punya harus berguna juga buat
umum (masyarakat). Demikianlah Undang-undang Dasar
Weimar (1919) pasal 153 menyatakan: “Hak milik memberi
kewajiban kepada pemiliknya. Cara memakainya hendak-
nyalah membawa manfaat pula bagi kepentingan masya-
rakat umum”. Dan pasal 155 berbunyi: “Penggarapan dan
pemakaian tanah mejadi kewajiban pemiliknya bersama-
sama dengan masyarakat”. Mengingat kepentingan umum
maka timbul adanya pembatasan hak milik. Pembatasan itu
sesuai dengan kedudukan tanah yang mempunyai fungsi
sosial. Milik (eigendom) sebagai hak perseorangan, harus di-
artikan, tidak hanya diberikan untuk perseorangan (individu)
pemiliknya, tetapi juga dengan tujuan untuk memberi manfaat
dan kebahagiaan masyarakat.
Banyak dan macam-macam pendapat terhadap teori hak
milik yang sebagian menjadi dasar-dasarnya Domeinverkla-
ring dan Agraris Wet Hindia Belanda. Setengah orang tidak
mengakui kebenaran dasar-dasar itu, golongan lainnya mem-
benarkan dasar-dasar tersebut, dan setuju dipakainya sebagai
dasar politik tanah Hindia Belanda.
Golongan yang membenarkan dasar-dasar Domeinver-
klaring di antaranya Rouffaer, Deventer, Nolst Trenite dan
beberapa orang pengikutinya. Golongan yang anti Domeinver-
klaring terutama Van Vollenhoven, Ter Haar Bzn, Logemann
dan pengikutnya.
Perbedaan faham dan alasan-alasan yang dikemukakan
oleh mereka, perlu diketahui, untuk mengetahui bahwa soal
tanah di Indonesia itu selalu menjadi persoalan dan perde-

342