Page 367 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

desa, zaman Raffles dengan landrentenya dan terutama di
zaman Cultuurstelsel van den Bosch, yang menimpakan beban
kepada desa sebagai kesatuan. Tentang hal yang kedua di atas,
dapat dimengerti mula-mulanya bahwa Raja menguasai tanah-
tanah yang masih berupa hutan belukar (woeste gronden)
yang belum dibuka. Tetapi kemudian juga mengambil hak atas
tanah-tanah yang dikerjakan Rakyat di sekeliling istananya.
Biasanya atas tanah-tanah pertanian Rakyat yang baik. Akhir-
nya Rakyat kehilangan haknya, tinggal hak mengerjakan dan
hak memakai saja. Jadi perubahan hak ini disebabkan karena
usurpasi (pengambilan hak) oleh Raja dengan secara lambat
laun dari hak perseorangan Rakyat.
Menurut Domeinverklaring 1870 dan Stbl. 1875 No. 119a
semua tanah di daerah Gubernemen di Jawa dan Madura dan
juga di luar itu menjadi tanah Negeri, kecuali: (a). tanah-tanah
eigendom menurut hukum perdata, (b). tanah-tanah partike-
lir; (c). tanah-tanah dengan hak agraris eigendom.
Domeinverklaring sendiri mengakaui hak tanah menurut
hukum adat. Dengan begitu hak Negeri atas tanah itu seharus-
nya ialah atas semua tanah, dikurangi dengan tanah-tanah
Rakyat Indonesia menurut hukum adat yang diakui itu.
Jadi menurut itu hak tanah Indonesia harus dihormati
sebagai hak tanah dengan hak eigendom, dan karenanya harus
dikeluarkan dari hak domein Pemerintah.
Tetapi karena tidak ada keterangan mengenai hak daerah
lingkungan desa dengan ketentuan Undang-undang, maka sela-
lu dapat diartikan dengan bermacam pengertian menurut ke-
mauan orang.
Domeinverklaring dikatakan oleh yang anti sebagai pi-
kiran dan pendapat Pemerintah yang kolot, pikiran dan cara-

346