Page 377 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

di daerah-daerah dapat dibenarkan, bilamana tidak berten-
tangan dengan pokok tujuan itu. Di samping itu dasar-dasar
yang baik yang ada dalam masyarakat (dasar-dasar gotong-
royong dan sebagainya), dipelihara dan dikembangkan se-
suai dengan tujuan di atas dalam bentuk modern.
2. Sesuai dengan asas bahwa semua warga negara itu sama
hak dan kewajibannya, samalah pula hak warga negara atas
tanah. Dan atas dasar-dasar pengertian, bahwa hanya ada
satu macam saja warga negara, tidaklah tempatnya membe-
da-bedakan hak warga negara golongan satu dengan lain-
nya.
Persoalan yang sering timbul yaitu bagaimana hak warga
negara “bekas orang asing” atas tanah. Persoalan ini timbul
karena sisa politik penjajahan yang lampau, di mana orang
asing mendapat hak-hak istimewa, diantaranya hak tanah
secara istimewa dengan merugikan rakyat Indonesia. Mere-
ka merupakan golongan sendiri di atas masyarakat Indone-
sia, yang mencolok mata keadaannya. Pendapat yang ingin
membedakan hak antara warga negara ‘asli’ dengan warga
negara ‘bukan asli’ atas tanah timbul sebagai ‘aksi pemba-
lasan’ yang timbul karena warisan sejarah yang lampau.
Dulu kepada mereka, sesuai dengan politik penjajahan, dibe-
rikan hak-hak istimewa di atas orang-orang Indonesia yang
sekarang menjadi ‘warga negara asli’. Timbul kekhawatiran
bahwa warga negara ‘bukan asli’ tadi, yang merupakan ‘go-
longan ekonomi kuat’, dengan hak tanahnya nanti akan
merugikan dan menindas kepentingan rakyat Indonesia
‘asli’.
Aksi pembalasan semacam ini yang timbul karena ‘sentimen
borjuis’, mudah dimaklumi. Bahkan dapat dimaklumi pula

356