Page 381 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 381
Mochammad Tauchid
meninjau kembali batas-batas yang ditentukan di waktu
beberapa tahun sebelumnya.
Perubahan ini akan dapat dipertanggungjawabkan untuk
tujuan kemakmuran rakyat, kalau ada keseimbangan dengan
kemajuan teknik pertanian, hingga dengan perubahan luas
milik itu tetap dipegang dasar bahwa penghasilan keluarga
tani cukup untuk hidup layak sebagai manusia yang berde-
rajat tinggi.
5. Desa mempunyai hak wilayah dengan pengertian bahwa
kerakyatan benar-benar dirasakan dan akan dilaksanakan
oleh rakyat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Kerak-
yatan haruslah berat ke bawah dan paling sempurna di desa
atau kesatuan yang setingkat dengan itu.
Maka dalam hal ini tidak boleh lupa hubungannya dengan
usaha pendemokrasian pemerintahan umumnya dan ter-
utama desa sebagai dasar susunan pemerintahan seluruh-
nya.
Dengan susunan desa yang belum demokratis yang meru-
pakan pemerintahan beberapa orang saja yang tidak didu-
kung oleh rakyat seperti dulu dan sampai sekarang masih
berlaku, pemberian hak ini kepada desa akan lebih mudah
menimbulkan tindakan yang menyimpang dari garis tujuan
sudah ditentukan, sebagai juga halnya Hindia Belanda
dengan domeinverklaring-nya.
Demikianlah pokok-pokok untuk menentukan undang-
undang dan peraturan pemakaian tanah. Atas dasar-dasar
pokok itu selanjutnya diatur cara pemakaian tanah bagi selu-
ruh Indonesia.Dalam pelaksanaan pokok dasar seperti terse-
but di atas harus diatur persiapan-persiapan yang lengkap.
Bila perlu dapat diadakan peraturan-peraturan peralihan
360