Page 379 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

dengan kerja sama koperatif yang erat; (b) Dengan pem-
batasan luas (maksimum dan minimum); (c) Dengan
pengawasan hak wilayah desa; (d) Dengan kesadaran
rakyat sendiri, dan ini yang terpenting, tahu akan harga
dirinya, tidak pada tempatnya untuk membeda-bedakan
warga negara antara golongan yang satu dengan yang lain.
3. Dengan hapusnya hak-hak istimewa sebagai hak-hak feodal,
baik pada seseorang maupun untuk badan-badan partikelir
atas tanah, maka hapuslah hak-hak seperti: tanah-tanah
perdikan, hak-hak istimewa kelola swapraja, dan hak ba-
dan partikelir lainnya. Tidak ada tempat lagi bagi onderne-
ming-onderneming besar dengan hak-hak erfpacht, perti-
culiere landerijen, konsesi dan sebagainya yang merupakan
eksploitasi tanah besar-besaran untuk keuntungan seorang
atau segolongan saja (baik asing maupun bangsa sendiri),
dengan memeras dan menghisap segolongan besar tenaga
rakyat. Dengan pembatasan maksimum dan minimum luas
tanah untuk diusahakan sendiri dengan cara pertanian
modern maka tidak pula pada tempatnya di negara Indo-
nesia ini pemilikan tanah yang luas (feodal atau bukan
feodal), dengan eksploitasi untuk kepentingan perorangan,
atau pemilikan perorangan tanah luas untuk diparokan atau
disewakan kepada orang lain secara pemerasan lintah darat.
Tanah-tanah onderneming seharusnya dibagi-bagikan ke-
pada para petani untuk dikerjakan, sedangkan pabrik-pabrik
dan bangunan-bangunan untuk keperluan pengolahan pro-
duksi dijadikan sebagai milik koperatif dari usaha bersama
para petani itu atau dalam eksploitasi negara, atau sebagai
usaha campuran.
4. Berapa luas tanah minimum dan maksimum bagi tiap-tiap

358