Page 415 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 415

Mochammad Tauchid

                sampai sekarang hak tanah bagi transmigranten masih tetap
                merupakan persoalan yang belum mendapat penyelesaian,
                karena belum adanya kesatuan hukum agraria yang sesuai
                dengan perkembangan dewasa ini. Meskipun dasar dari
                transmigrasi adalah menuju pembangunan dalam semua
                sektor perekonomian tidak hanya di kalangan pertanian
                saja, tetapi pada waktu ini yang pertama diharapi oleh para
                transmigranten, yaitu untuk mendapatkan sebidang tanah
                di daerah-daerah transmigrasi itu. Karena orang-orang
                yang dipindahkan itu pada waktu ini dapat dikatakan 100%
                berasal dari kaum tani, sedang usaha perindustrian dan
                kerajinan hanya baru dalam tingkatan usaha samben (sam-
                pingan) bagi mereka.
                Di daerah-daerah transmigrasi yaitu daerah kolonisasi
                lama, persoalan hak tanah masih merupakan soal yang mu-
                dah menimbulkan perselisihan di beberapa tempat antara
                penduduk (asli) dan kaum transmigraten. Persoalan menge-
                nai hak tanah bagi para transmigraten ini perlu lekas dipe-
                cahkan karena hal-hal lainnya segera pula dapat diselesai-
                kan karena penyelesaian tersebut.
                Timbul di sana tuntutan-tuntutan dari pihak marga supaya
                tanah-tanah transmigrasi dikembalikan atau para trans-
                migranten dipungut ‘sewa bumi’ karena mereka dianggap
                orang menumpang. Timbul perselisihan mengenai hak me-
                milih dan dipilih, pertikaian dalam hal memungut biaya
                pasar dan sebagainya perlu segera mendapat penyelesaian
                dari pemerintah. Keruwetan dan perselisihan itu semua ber-
                pokok pangkal pula pada stelsel kolonisasi dari zaman Hindia
                Belanda dulu.
                Pada waktu yang lampau tanah kolonisasi merupakan da-
                erah tersendiri, enclaves di tengah-tengah daerah penduduk
                asli. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan pemerin-
                tahan sediri, mulai dari Wedana, Asisten Wedana dengan
                lurah-lurahnya, yang terlepas dari susunan dari hierarchie
                pemerintahan setempat yang telah ada.
                Selanjutnya batas-batas pemisah  daerah kolonisasi dan
                daerah penduduk asli (marga), di mana satu sama lain tidak

            394
   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420