Page 417 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 417
Mochammad Tauchid
hak sebagaimana penduduk (asli).
Mengingat keadaan tersebut di atas perlu segera diadakan
perubahan-perubahan di lapangan agraria (agrarische her-
vorming). Guna menjamin berhasil baik usaha-usaha di-
adakan perubahan-perubahan yang akan datang perlu ada-
nya kepastian hak tanah.
Dari pihak jawatan transmigrasi telah ada peraturan bahwa
untuk daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah trans-
migrasi –dalam hal ini mengenai daerah Sukandana– tiap-
tiap transmigran dalam waktu tiga tahun permulaan dapat
hak berusaha (recht van gebruik) dan selanjutnya kalau
ternyata tanah itu benar-benar dikerjakan dengan baik,
tanah tersebut diubah jadi hak milik (erfelijk individueel
bezit) dari transmigran. (Peraturan Jawatan Transmigrasi
No. 1/1952, tanggal 15 Maret 1952).
Walapun demikian karena belum adanya kesatuan hukum
agraria hingga tiap-tiap marga suku mempunyai peraturan,
sedang Peraturan Jawatan Transmigrasi tersebut belum da-
pat dijalankan buat di semua daerah transmigrasi, karena
peraturan itu hanya dapat berlaku kalau tanah untuk daerah-
daerah transmigrasi telah disetujui pemakainnya oleh pe-
merintah marga/suku di tiap-tiap tempat yang akan dibuka.
Kalau suatu daerah transmigrasi misalnya meliputi 10
wilayah marga maka berarti harus diadakan perundingan
dengan 10 buah dewan-dewan marga pula guna memin-
takan persetujuan lebih dulu. Perundingan itu tidak dapat
lancar, karena masing-masing pihak tentu berpendirian
akan mempertahankan kepentingannya. Putusan-putusan
marga itu pula dapat diubah kalau pada suatu waktu marga
memerlukan.”
Demikian persoalan hak tanah di daerah ‘kolonisasi’
B. Industrialisasi
Industrialisasi bagi Indonesia menjadi keharusan yang
tidak dapat dipertangguhkan lama-lama pelaksanaannya.
396
