Page 416 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

diperbolehkan bercampur dalam mengusahakan tanah
pertanian, mengakibatkan pula benih-benih pertikaian.
Sistem demikian gampang menimbulkan rasa pertentangan
dan perbedaan antara golongan penduduk (asli) dan kaum
transmigranten yang dianggap sebagai ‘orang asing’ keada-
an demikian sejalan dengan politik kolonial yang dijalankan
oleh pemerintah Hindia Belanda di waktu itu. Sebagai akibat
dari keadaan stelsel tersebut, maka sesudah rakyat mendapat
kesempatan mengeluarkan perasaan dan pikirannya kita
lihat masing-masing pihak mengemukakan pendirian ma-
sing-masing. Penduduk asli menuntut supaya tanah-tanah
daerah transmigrasi dikembalikan kepada marga atau para
transmigranten akan dipungut ‘sewa bumi’ atas tanah yang
dikerjakan dan mereka tak punya hak memilih dan dipilih
dan lain-lain sebagainya.
Sebaliknya pula daerah-daerah transmigrasi ingin terus
merupakan daerah tersendiri dengan keadaan dan susunan
pemerintahan tersendiri pula, dengan mengemukakan
berbagai alasan.
Tuntutan-tuntutan dari kedua belah pihak itu berkisar di
sekitar hak mengenai tanah. Keadaan yang berlaku dan
sampai sekarang belum mendapat penyelesaian ialah para
transmigranten di daerah-daerah kolonisasi lama itu mema-
kai tanah berdasarkan hak usaha (gebruikscrecht, hak me-
makai). Berdasarkan pula hak memakai itu dengan sendi-
rinya berarti para transmigranten tidaklah mempunyai
kekuasaan sepenuhnya atas tanah yang dikerjakan, di anta-
ranya mereka tidak diperbolehkan menyewakan, mengga-
daikan, apalagi menjual-belikan tanah yang dikuasai mere-
ka.
Sesuai dengan hukum adat yang ada dalam marga-marga
terhadap orang asing memang hanya berlaku hak usaha
atas tanah. Dan sebagai lanjutannya pula bagi orang asing
tersebut tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menge-
nai pamong marga setempat. Berdasarkan ini para tran-
smigranten umumnya dianggap sebagai orang asing dalam
marga yang bersangkutan, hingga mereka tak punya hak-

395