Page 537 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

hunan dari modal itu maka jumlah yang di bawah 50
sen atau lebih dianggap serupiah dan kekurangan atau
kelebihan ditambahkan pada atau dikurangi dari pem-
bayaran penghabisan.

BAB V
KETENTUAN
c. Taman perdiaman. Rumah taman
Maka Firman Hukum Tanah (staatsblad 1870 No. 118)
mengatur juga jalan mendapat pak turun-temurun untuk
membuat taman perdiaman atau mendirikan rumah taman.
Pasal 18 dari Firman itu bunyinya:
(1).Tanah yang menurut pasal 9 tidak dikecualikan,
F.H.T pasal 9. (3) tidak terhitung masuk pak turun –temurun:
a. tanah yang haknya dilindungi oleh hak orang lain dan or-
ang lain itu tidak mau melepaskan haknya atas tanah itu.
b. tanah yang menurut adat bumiputra dianggap tanah kera-
mat;
c. tanah yang disediakan bagi pasar umum atau bagi peker-
jaan umum;
d. hutan jati dan hutan kayu-kayu lain; adapun hutan kayu-
kayu lain hanyalah yang telah dipelihara dengan tetap;
boleh diberikan kepada orang, yang memenuhi syarat pasal
11 , sebagai hak pak turun-temurun bagi membuat taman
4
perdiaman atau rumah taman, asal membayar biaya pak
sama dengan landrente yang paling tinggi atau sama dengan
pajak yang menggantinya serta menurut juga pasal 13
dan 14;
Firman Hukum Tanah, pasal 13 (1). Tanah yang diberikan
bagi pak turun-temurun dan rumah-rumah yang ada di
atasnya, juga penghasilan tanah itu atau tempat-tempat
bagi pencaharian yang telah didirikan di situ sekalian ini
harus takluk kepada peraturan pajak umum yang telah

4 Yaitu rakyat kerajaan belanda atau penduduk tanah Belanda atau penduduk
Hindia Belanda

516