Page 533 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

itu harus disampaikan kepadanya oleh juru pintu atau pega-
wai yang dikuasakan dalam hal itu dan pegawai ini harus
membuat satu rencana dari pemberitahuan itu dan seboleh-
bolehnya ditandatangani oleh yang diberi tahu.
(3)Maka membatalkan itu tiada dijalankan melainkan setelah
diberitahukan kepada pemegang pak atau yang menjadi gan-
tinya oleh atau atas nama Tuan Besar Gubernur Jenderal
tentang maksud itu dengan surat akte hakim dan bilamana
apa yang tersebut pada ayat pertama sub c, dari pasal ini,
tiada dicukupi, diberi tempo dua bulan lagi akan mencukupi
kewajibannya itu.
Tentang memberitahukan dengan surat akte tersebut, lihat-
lah catatan pada ayat tadi
(4)Bilamana pembatalan telah diberitahukan, maka bekas
pemegang pak atau yang jadi gantinya diwajibkan mening-
galkan tanah itu dan jika perlu ia pun boleh dipaksa dengan
kekuatan polisi.
Pasal 5
Berhubung dengan keadaan tempat dan banyaknya permohonan
akan memperoleh tanah, maka bilamana perlu, yaitu menurut
pertimbangan kepala pemerintahan daerah boleh diberdiri-
kannya “komisi kolonisasi” yang aturan susunannya, pekerja-
annya dan kuasanya diatur oleh Tuan Besar Gubernur Jenderal.
Maka komisi ini gunanya untuk memajukan dan membantu
pencarian tersebut, dan mengamat-amati jalan memakai uang,
yang dikenakan menurut pasal 2, dan hal mencukupi kewajiban
yang dikenakan kepada pemegang pak turun-temurun itu.
Susunan, pekerjaan dan kekuasaan komisi itu diatur pada Firman
Pemerintah pada 5 Agustus 1904 no 34. Pendirian, susunan,
dan mencukupkan komisi itu ditetapkan oleh kepala pemerin-
tahan daerah dengan beslit serta diterangkan jajahan dan tempat
kedudukan komisi itu.

Maka kepala pemerintahan se-negeri, karena jabatannya menjadi
anggota serta kepala dari komisi itu. Seboleh-bolehnya dipilih
akan anggotanya satu atau beberapa orang yang banyak menda-

512