Page 531 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

untuk hak itu dan menurut ketentuan yang akan ditetapkan
tentang hal itu dengan mengingat:
a. bahwa bila pak untuk satu tahun paling banyak satu rupiah
bagi satu bahu;
b. bahwa pemberian tanah itu tiada lebih dari dua puluh lima
tahun, dengan ditentukan bahwa hak pak turun-temurun
itu boleh dilanjutkan, tetapi tiap-tiap kali tiada boleh lebih
dari 25 tahun juga, dan dengan bia pak yang tiada lebih dari
yang tersebut pada a, yakni bilamana tanah itu telah dipergu-
nakan dengan sepatutnya; segala sesuatunya menurut pertim-
bangan pemerintah (Stbl 1908 no 263).
c. bilamana perlu, boleh diberi kebebasan daripada membayar
belanja mengukur dan menggambarkan tanah itu dan dari-
pada membayar uang segel untuk membuat surat asal akte,
memasukkan ke dalam register pak turun-temurun dan turu-
nannya bagi si pemohon itu; juga dibebaskan daripada
membayar pajak uang upahan bagi membuat surat kete-
rangan pak turun-temurun itu.
Maka izin raja atas hal ini diberikan dengan Firman Raja pada
11 Oktober 1905 no 36 (Staatsblad 1905 no 568).
Tentang pemeriksaannya harus dilihat bagian A jilid ini.
Menentukan bia pak harus dengan mengingati juga segala
keadaan: letak tanah persil itu; rupa dan kesuburan tanah
itu, jauhnya dari pasar, perhentian kereta api atau trem, negeri
yang besar-besar dan sebagainya. Bagi memberi kebebasan
yang termaksud pada c, maka pegawai-pegawai (priyayi-pri-
yayi) di tempat itu harus mengunjukkan voorstel yang perlu
atau memberi keterangan tentang hal itu.

Pasal 4
(1)Dengan tiada mengurangi segala perjanjian teristimewa, yang
tersebut pada surat akte pak turun-temurun, maka menurut
pasal 1 dari ordonansi ini Tuan Besar Gubernur Jenderal boleh
membatalkan hak pak turun-temurun yang telah diberikan
bilamana :
a. hak itu diserahkan kepada orang lain tiada dengan izin

510