Page 532 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

Kepala Pemerintahan Daerah.
b. lantaran dibagi-bagi, sebab yang pegang hak turun-temu-
run meninggal atau sebab lain-lain.
c. tiada mencukupi kewajiban pemegang pak turun-temurun,
sebab ia telah diberi bantuan berupa uang menurut pasal 2
yang tersebut tadi.
1 . Bekas pemegang pak turun-temurun (atau yang jadi
gantinya) boleh mengambil segala perbuatan di tanah
itu dalam sebulan sesudahnya surat pembatalan diberi-
tahukan dengan pengantaran hakim kepadanya; maka
residen boleh memberi tempo lebih dari sebulan itu.
2 . Bilamana untuk mendirikan perbuatan itu ia menda-
patkan pinjaman pertanian, dan pinjaman itu belum
dilunaskan semuanya, maka tak bolehlah ia mengambil
perbuatan (rumah-rumah, bangsal-bangsal dan seba-
gainya), yang di atas tanah itu, berhubung dengan per-
janjian yang ditentukan waktu membuat pinjaman itu,
yakni bahwa perbuatan-perbuatan itu menjadi ke-
punyaan negeri sebelum dilunaskan pinjaman itu.
3 . Setelah dilunaskannya utang tadi, maka diperolehnya
lagi kekuasaan akan mengambil perbuatan-perbuatan
itu.
4 . Perbuatan-perbuatan yang belum diambil pada peng-
habisan tempo pak, menjadi kepunyaan negeri.
5. Apa yang tersebut pada no 1, 2, 3 dan 4 dijalankan juga,
bilamana izin melanjutkan tempo pak tiada diberikan,
yakni jikalau tanah tak dipergunakan seperti kemauan
pemerintah waktu tanah itu diberikannya; dengan di-
tentukan bahwa peraturan tentang memberi tempo satu
bulan dijalankan mulai terhitung dari penghabisan
tempo pak ($ 7 dari Bijblad no 66050).
(2)Membatalkan pak turun-temurun itu dijalankan dengan
beslit yang diberitahukan dengan surat akte hakim kepada
pemegang pak turun-temurun itu atau yang menjadi gan-
tinya.
Maka beslit gubernur itu diberitahukan kepadanya dengan
surat juru pintu, yaitu turunan dari surat pemberitahuan
511