Page 530 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

(Bijblad no 3020)
Maka firman itu bunyinya:
“bahwa kalau memberikan tanah bagi pak turun-tenurun atau
bagi disewa biasa harus diingati oleh pemerintah, bahwa
hanyalah tanah lepas yang boleh diberikan guna perusahaan
pertanian atau rumah taman, yakni tanah yang tiada dibuka
oleh Bumiputera atau menjadi kepunyaan desa lantaran un-
tuk pangonan umum atau lantaran sebab-sebab lain: maka
tanah, yang telah ditanami dan yang terletak di tengah tanah
lepas yang akan diberikan bagi pak turun-temurun atau dise-
wakan bisa oleh pemerintah, hanyalah diberikan, bilamana
menurut pasal 9a dari Firman Raja tentang peraturan Hukum
Tanah (Staatsblad hindia Belanda 1870 no 118 dan 1872 no
116) yang mempunyai hak atas tanah itu mau melepaskan
haknya itu.
(3)Bilamana nyata perlu, yaitu menurut timbangan Tuan Besar
Gubernur Jendral maka untuk mendirikan pertanian atau
perusahaan kebun yang termaksud, luas yang ditentukan
sepuluh bahu tersebut pada ayat pertama dari pasal ini boleh
dilewati batasnya sampai dua puluh lima bahu dari 500 tum-
bak persegi (Stbl. 1908 no 163).
Tambahan ini menurut Titah Raja dari 19 November 1907
No/ 20 (Bijblad No. 6787).

Pasal 2
Menurut alasan yang akan ditetapkan oleh Tuan Besar Gubernur
Jendral, maka negeri boleh memberi pertolongan uang kepada
orang yang tersebut pada ayat pertama dari pasal tadi guna
mendirikan “tanah pertanian” atau “tanah perusahaan kebun”

Maka alasan itu diatur pada peraturan untuk menjalankan ordo-
nansi dalam Staatsblad 1904 no 326 dan ditetapkan pada Firman
Gubernur pada 5 Agustus 1904 No. 34 (Bijblad no 6050 jo no
6677) lihatlah di belakang ini.

Pasal 3
Pemberian tanah untuk pak turun-temurun menurut pasal 1
dijalankan seperti pemberian atas permohonan tanah negeri

509