Page 527 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

ditanami itu atau keperluan yang lain yang perlu sekali
untuk pekerjaan si pemegang pak turun-temurun itu.
d. Tak akan dilakukan, sebelumnya kehendak itu diberitahukan
dengan surat akte hakim kepada si pemegang pak turun-temu-
run atau yang dikuasainya, juga kepada yang memegang
gadai (hypoteek) atas tanah itu, oleh atau atas nama Tuan
Besar Gubernur Jendral, dan dalam surat akte itu disebutkan
juga supaya ketinggalan pembayaran yaitu bia pak dan denda-
denda dicukupi dalam tiga bulan.
e. Ditetapkan dengan suatu beslit yang diberitahukan dengan
pengantaran hakim kepada si pemegang pak turun-temurun atau
kepada yang dikuasakannya serta disebutkan sebab-sebabnya.
1 . Maka bekas pemegang pak turun-temurun itu atau yang
dikuasakannya harus meninggalkan tanah persil itu dalam
delapan hari sesudah menerima beslit itu, dan menyerah-
kan tanah itu kepada pemerintah kembali.
Bilamana yang demikian itu tiada diperbuatnya, maka
bolehlah ia dipaksa dan belanja memaksa itu menjadi tang-
gungannya.
2 . Pemberitahuan tersebut pada pasal 6, 7, dan 9 dijalankan
dengan mengingat Reglemen Penentuan Hukum.

PENGHABISAN PAK TURUN-TEMURUN
a. Bilamana hak pak turun-temurun telah sampai waktunya,
maka hak itu tidak diulang dengan diam-diam saja, akan te-
tapi boleh dilanjutkan sampai dikabarkan bahwa hak itu akan
dicabut (pasal 732 BHR).
b. Pada penghabisan hak, maka ia boleh mengambil sekalian
perbuatan atau tanam-tanaman, yang menurut perjanjian
tiada diwajibkan menanamnya; akan tetapi ia diwajibkan
mengganti kerugian atas kerusakan yang dilakukannya di
tanah itu lantaran pengambilan tadi. Akan tetapi yang mem-
punyai tanah boleh menahan barang-barang itu, sampai si
pemegang pak turun-temurun itu telah melunaskan utang-
utangnya kepadanya (pasal 725 BHR).
c. Si pemegang pak turun-temurun sama sekali tiada mempu-

506