Page 524 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

DENDA
a. Maka si pemegang pak turun-temurun yang terkena oleh pera-
turan Staatsblad 1913 No. 699, didenda dalam seratus, lima
bagian, dihitung dari bia pak yang belum dibayar, bilamana
bia pak itu dalam empat belas hari sehabisnya tahun pemba-
yaran tiada dibayar di Kas Negeri, yakni tidak dengan ditegur
lebih dahulu dengan peraturan hakim, hanyalah sebab waktu
pembayaran dialpakan saja.
b. Denda yang sebesar itu dikenakan atas kelalaian buat tiap-
tiap empat bulan selanjutnya, dengan mengingat bahwa
denda-denda itu tak boleh lebih dari ¼ daripada banyak uang
yang didenda itu.
c. Denda itu terhitung dari hari yang kelima belas dari waktu
bia pak atau bagian yang boleh dipungut, harus telah dibayar
ke dalam Kas Negeri, bilamana selunasnya bia pak ditang-
guhkan atau boleh dibayar dengan diangsur (dicicil) dan uang
bia pak tak dibayar dalam waktu yang dimestikan.
d. Tiada diwajibkan membayar denda untuk waktu yang ber-
guna akan memberi tangguh atau ijin untuk membayar bia
pak dengan dicicil, jikalau ijin atau pertangguhan itu diberikan
setelah waktu, tersebut pada ayat pertama pasal ini, lalu,
Selamanya pembayaran si pemegang pak turun-temurun,
dipakai lebih dahulu akan melunaskan utang yang terdahulu.

MEMBERIKAN HAK PAK TURUN TEMURUN KEPADA ORANG LAIN;
MENYERAHKAN PEMEGANGAN KEPADA SEORANG YANG
DIKUASAKAN
a. Si pemegang pak turun-temurun mempunyai kuasa akan
menjual haknya, memberati hak itu dengan gadai (hypo-
theek), dan menaruh atas tanah itu tanggungan atas peka-
rangan (erfdienstbaarheid) dalam waktu ia boleh mengambil
hasil tanah itu (pasal 724 BHR).
b. Diwajibkan dengan ancaman hukuman paling banyak f. 100
(seratus rupiah), memberitahukan kepada Kepala Pemerin-
tahan Daerah yang berjajahan di tanah itu, selambat-lambat-
nya dalam sebulan, tiap-tiap kali hak pak turun-temurun itu

503