Page 520 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

Negeri yang tersebut segala voorstel-voorstel akan menca-
but hak pak turun-temurun yang telah dijanjikan itu, yang
sudah lebih dari setahun lamanya tidak dijalankan oleh si
pemohon. (Bijblad No. 68998).
III.Residen mengamat-amati, supaya tanah-tanah hutan, yang
dimohonkan untuk pak turun-temurun, tiada dipakai oleh
si pemohon sebelum Pemerintah Agung memutuskan bah-
wa itu akan diberikan kepadanya dengan pak turun-temu-
run. Maka janji akan memberikan pak turun-temurun
kepada si pemohon saja tak boleh dianggap sebagai kepu-
tusan pemerintah; akan tetapi tanah itu boleh dipakai kalau
dapat izin dari Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (Stbl.
1916; Bijblad No. 300,8, 3864 dan 5858).

B. Menawarkan Tanah Bagi Pak Turun-temurun

Adapun urusan priyayi-priyayi dalam hal memberikan tanah
tersebut pada B ini sama dengan urusannya dalam hal membe-
rikan tanah di bawah tangan (bagian A), yakni bilamana -seperti
biasanya- tanah itu ditawarkan kepada orang banyak, sebab lebih
dari seorang yang sama-sama memohonkan tanah hutan itu
bagi pak turun temurun. Adapun ketentuan dalam bagian B
tidak perlu priyayi-priyayi dalam pekerjaannya; akan tetapi per-
lu sekali bagi orang-orang yang memohonkan tanah.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK PAK TURUN-TEMURUN
Maka bab yang tadi dianggap perlu ditambah dengan satu bab
tentang hak dan kewajiban pemegang pak turun-temurun, apa
lagi sebab priyayi-priyayi dalam pekerjaannya kerap kali ber-
sangkutan dalam bermacam-macam hal dengan mereka itu. Supa-
ya priyayi-priyayi menjalankan kewajibannya dengan sepatut-
nya, maka perlulah diterangkan dengan seterang-terangnya apa
yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang tentang perkara ini.

Hak dan kewajiban pemegang pak turun-temurun di tanah Jawa
dan Madura itu beralasan:

499