Page 516 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

berhubung dengan yang tersebut pada ayat pertama dari
$ 6;
e. taksiran Kontrolir Jati tentang banyaknya ganti kerugian
yang harus dibayar kepada Negeri bagi kayu rimba di situ
jikalau pada permohonan diunjukkan juga suatu surat
ukuran dan tiada dijalankan apa yang tersebut pada ayat
pertama dari $ 11.
f. pertimbangan Asisten Residen.
g. surat keterangan Kepala Pemerintahan se-negeri tanda
tidak mampu si pemohon pak turun-temurun untuk keper-
luan “pertanian kecil” atau “perusahaan kebun”; dan demi-
kian juga dalam hal yang perlu, surat tanda tidak mampu,
yang termaksud pada pasal No. 44 dari daftar tentang kebe-
basan segel dalam tanah Hindia Belanda, yang ada pada
ordonansi 11 Agustus 1885 (Staatsblad No. 131).
h. jika perlu segala pertimbangan pembesar-pembesar lain,
yang tersebut pada permulaan ayat ini;
hendaklah dipersembahkan oleh Kepala Pemerintahan
Daerah kepada Tuan Besar Gubernur Jendral, dengan diser-
tainya dengan pertimbangannya sendiri tentang harus
atau tidak diizinkan permohonan itu serta hendaklah dise-
butkannya pula apa syarat yang harus ditetapkan bila-
mana permohonan itu dikabulkan, serta diterangkannya
juga, patutkah si pemohon itu menjadi pemegang pak turun-
temurun dari tanah negeri, yaitu berhubung dengan umur-
nya dan keadaan hukumnya.
(2).Pengunjukan surat-surat itu dijalankan dengan perantaraan
Direktur Pemerintahan dalam Negeri; bilamana permohonan
berhubungan dengan tanah, yang masuk dalam jajahan la-
rangan pertahanan militer; maka pengunjukan dijalankan
dengan perantaraan Panglima Balatentara Darat dan Kepala
Peperangan Hindia Belanda; ialah yang meneruskan permo-
honan itu pada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri.
Pada pasal 16 ayat 3 dari Firman Raja dalam Staatsblad 1870
no 118, seperti menurut bunyi Staatsblad 1890 no 140, maka
Direktur Pemerintahan Dalam Negeri diberi kekuasaan akan
menolak permohonan dengan beralasan peraturan yang salah.

495