Page 521 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

1 . Firman Hukum Tanah (Staatsblad 1870 No. 118) = (F.H.T.)
2 . Ordonansi dalam Staatsblad 1872 no. 237a, seperti telah
diubah, ditambah atau disiarkan lagi (setelah ditambah)
dalam Staatsblad 1913 no. 699. Ordonansi ini hanyalah guna
tanah persil setelah ditetapkan diberikan sebagai pak turun-
temurun . (Surat edaran Direktur Pemerintahan Dalam
Negeri pada 28 Januari 1914 no. 745) atau takluk kepada
ketentuan ini.
3 . Buku hukum rakyat di tanah Hindia Belanda (B.H.R.).
4 . surat akte pak turun-temurun.

PERJANJIAN UMUM TENTANG MEMBERIKAN PAK TURUN-TEMURUN
a. Pada tanah pak turun-temurun terlaranglah menanam pohon
apium dan membuat garam (F.H.T. pasal 12).
b. Untuk membuat perbuatan pengairan di tanah pak turun-
temurun dan memakai sungai atau pengaliran air yang telah
ada di tanah itu harus mendapat ijin istimewa dari Tuan Besar
Gubernur Jendral atau dari pembesar yang ditunjukkan oleh
Gubernur Jenderal (Direktur Perbuatan Negeri).
Maka surat ijin itu boleh ditambahkan peraturan-peraturan
bagi kebajikan umum. (F.H.T. pasal 12).
c. Dengan mengecualikan:
1 . Tanah yang dilindungi oleh hak orang lain yang tidak mau
melepaskan haknya.
2 . Tanah yang dipandang oleh penduduk Bumiputera tanah
suci.
3 . Tanah yang disediakan untuk pasar umum atau untuk
pekerjaan umum;
maka memberikan tanah yang berkeliling tanah tersebut
itu tiada berhalangan, bilamana si pemohon itu berjanji
tiada akan menggoda tanah yang dikecualikan itu (FHT
pasal 9 ayat 4).
Jikalau penduduk tanah yang diberikan atas hak barang
kepada perusahaan pertanian dan kerajinan, bekerja tetap
di situ, maka mereka itu tiada dikenakan rodi; akan tetapi
bilamana ada kecelakaan alam atau bilamana mencegah

500