Page 518 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

b. panjar yang perlu bagi belanja mengukur.
II. Tanah-tanah yang lain daripada tanah yang pada Kantor
Kadaster telah diukur, harus diukur lagi dan diminta
dengan surat permohonan lain, tidak boleh diukur bersama-
sama dengan yang lagi dipertimbangkan (Bijblad No. 3581).
III.Tentang pendirian tanda-tanda yang dimaksudkan lihat
Staatsblad 1912 No. 497 dalam jilid No. 15 dari Pemimpin ini.
(2).Bilamana Pemerintah Agung menerangkan dalam beslitnya
tentangan itu, bahwa ganti kerugian atas kayu rimba di tanah
itu harus dibayar, maka bersama-sama dengan pemeriksaan
komisi, dimulai juga oleh Kontrolir Jati yang bersangkutan
dengan perkara ini, memeriksa keadaan kayu rimba dan lain-
lainnya; atas permintaan amtenar ini, diberikan oleh komisi
itu kepadanya suatu turunan dari bagan yang telah dibuat-
nya dahulu, dan bagi menghitung jumlahnya kerugian tadi,
diberi keterangan tentang luasnya tanah persil itu oleh
Kadaster, sesudahnya surat ukuran itu dibuat.
(3).Bilamana Kontrolir Jati berhalangan pergi bersama-sama
dengan Komisi untuk memeriksa banyaknya kayu di tanah
persil itu maka ia pun memberitahukan yang sedemikian itu
kepada Kepala Pemerintahan Daerah dengan menerangkan
bahwa ia akan menjalankan pekerjaan itu.
(4).Dalam kedua hal itu perhitungan ganti kerugian, jika tergan-
tung dari selesainya surat ukuran, harus dibuat dalam sebulan
terhitung mulai dari menerima keterangan-keterangan dari
Kadaster itu.

$ 10
Berita segala pekerjaan yang tersebut pada pasal tersebut, pada
pasal tadi harus dengan segera diunjukkan kepada Kepala Peme-
rintahan Daerah, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal
yang berikut ini; Kepala Pemerintahan Daerah mengunjukkan
kepada Pemerintah Agung dengan perantaraan Direktur Peme-
rintahan Dalam Negeri, sekalian dengan surat-surat bersama-
sama dengan permohonan baru dari si pemohon minta tanah itu
dan surat ukuran yang harus dilampirkan juga.

497