Page 519 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

$ 11
(1).Bilamana taksiran ganti kerugian kayu itu melambatkan
pekerjaan tentang permohonan itu, baik dalam hal yang
tersebut pada ayat akhir dari $ 6 maupun dalam hal termak-
sud pada peraturan dari ayat akhir $ 9, maka Kepala Peme-
rintahan Daerah sementara menunggu berita Kontrolir Jati,
boleh menunjukkan kepada Kepala Departemen yang tersebut,
surat-surat tadi tiada dengan keterangan-keterangan dari
Kontrolir Jati.
(2).Bilamana pemberitahuan Kontrolir Jati sementara itu belum
diterima dan berhubung dengan itu pada beslit Pemerintah
Agung dalam hal pemberian hak pak turun-temurun itu ke-
tetapan jumlah dan peraturan bagaimana membayar ganti
kerugian itu diserahkan kepada Direktur Perusahaan tanah,
Kerajinan dan Perniagaan (Landbow, Nijverheid en Handel),
maka si pemegang hak turun-temurun setelah membayar
ganti kerugian kayu itu ke dalam Kas Negeri, menurut pu-
tusan direktur itu harus memasukkan ketetapan hak itu ke
dalam register umum dalam enam bulan, terhitung mulai
dari tanggal keputusan itu.
I. Jika si pemohon dalam enam bulan terhitung dari beslit
izin, tiada mencukupi kewajiban yang tersebut tadi, yaitu
menuliskan hak pak turun temurun itu ke dalam register
umum (Bijblad No. 3864), maka hendaklah hal itu diberi-
tahukan oleh Residen kepada Direktur Pemerintahan Da-
lam Negeri.
II. Selanjutnya Residen mengirimkan tiap-tiap kali kepada
Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dan kepada Dewan
Hisab (Algemene Rekenkamer) turunan dari beslit-beslitnya
tentang memberi tambah lagi waktu yang ditentukan untuk
menetapkan hak-hak barang; juga turunan keputusannya
tentang menetapkan lagi waktunya bagi mengunjukkan
peta-peta dan surat-surat ukuran dari tanah yang pak
turun-temurunnya bagi sementara dijanjikan akan diberi-
kan; dan pada tiap-tiap bulan Januari Residen itu wajib
mengunjukkan kepada Direktur Pemerintahan Dalam

498