Page 523 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

itu, demikian juga hasil tanah atau tempat kerajinan di tanah
itu semuanya takluk kepada pajak yang telah ada atau yang
akan diadakan bagi itu (FHT pasal 13).
b. Perponding (pajak harta tetap) tak dikenakan atas tanah itu
pada tahun pemberian tanah itu dan sepuluh tahun yang
berikut (FHT pasal 13) kecuali dalam hal uang menyimpang
dari peraturan ini, menurut yang tersebut pada pasal 16a
dari Firman Hukum Tanah (FHT).

KEWAJIBAN MEMBAYAR BIA PAK
a. Kewajiban membayar bia pak mulai dari tahun keenam ter-
hitung dari tahun hak pak turun-temurun itu tertulis dalam
register umum, kecuali dalam hal-hal yang menyimpang dari
peraturan ini menurut pasal 16a dari Firman Hukum Tanah.
b. Kewajiban ini tak boleh dipecah-pecah; yaitu tiap-tiap bagian
dari tanah pak turun-temurun itu menanggung membayar
biaya-biaya pak bagi tanah itu semua (pasal 728 BHR).
c. Si pemegang pak turun-temurun ditanggungkan sendiri akan
membayar:
I. Bila pak yang wajib dibayar selama ia memegang hak itu.
II. Denda-denda lantaran pengalpaan membayar bia pak itu;
tanggungan itu tinggal juga, meskipun hak itu telah dijual,
telah dibatalkan atau dilepaskan.
Bilamana hak pak turun-temurun diserahkan kepada orang
lain, maka si pemegang baru diwajibkan juga akan mem-
bayar bila pak tanah itu sampai waktu ia menerima hak
tadi, begitupun juga denda-dendanya akan tetapi bilamana
si pemegang lama itu telah membayar bia pak itu, maka si
pemegang baru tiada membayar itu lagi.
d. Si pemegang pak turun-temurun tiada mendapat kebebasan
atas pembayaran bia pak, meskipun guna tanah itu berlaku
berkurang-kurang atau tiada berguna sama sekali baginya.
Akan tetapi bilamana si pemegang pak turun-temurun dalam
5 tahun berturut-turut tiada mendapat hasil daripada tanah
itu maka ia akan dapat kebebasan dari membayar uang pak
selama waktu itu (pasal 729 BHR).

502