Page 526 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

peraturan yang tersebut pada Ordonansi, yang ditetapkan
atas hal itu waktu menerima hak tadi.

MEMBATALKAN HAK PAK TURUN-TEMURUN
a. Maka hak si pemegang pak turun-temurun boleh dibatalkan,
lantaran ia merusakkan tanah itu atau tiada mempergunakan
dengan sepatutnya dan ia boleh didakwa akan mengganti
sekalian ongkos kerugian dan bunga uang (pasal 733 BHR).
Maka si pemegang tanah boleh menolak pembatalan karena
kerusakan atau tiada mempergunakan tiada sepatutnya itu,
jikalau ia dapat memperbaiki tanah itu lagi seperti dahulu,
dan dapat menanggung seterusnya, bahwa hal itu tidak akan
terjadi lagi (pasal 734 BHR).
b. Hak itu boleh juga dibatalkan lantaran tiada membayar bia
pak dalam 5 tahun berturut-turut, dan setelah si pemegang
tanah itu diberitahu sepatutnya dengan surat juru pintu akan
membayar, tetapi sia-sia saja dan surat itu disampaikan kepa-
danya selambat-lambatnya enam pekan (minggu) sebelum
dakwaan itu mulai dijalankan (pasal 733 BHR).
c. Hak pak turun-temurun boleh juga dibatalkan oleh Tuan
Besar Gubernur Jendral, dengan tiada mengurangi segala hal
yang tersebut pada pasal 733 dari Buku Hukum untuk tanah
Hindia Belanda:
I. bilamana bia pak selama 3 tahun, tiada membayar;
II. bilamana perjanjian akan menanami sebagian dari tanah
itu dalam tempo yang ditentukan, yang diperbuat tatkala
memberikan hak pak turun-temurun itu, tiada dicukupi
dan menurut timbangan Tuan Besar Gubernur Jenderal
boleh hak itu dibatalkan atas seluruhnya atau sebagian
dari tanah itu.
Bilamana kejadian hal yang kesudahan itu, maka atas per-
mintaan dan mufakatnya si pemegang pak turun-temurun,
dikecualikan daripada itu sebagian tanah itu yang dipilih oleh
Tuan Besar Gubernur Jendral kira-kira sama luasnya dengan
bagian tanah yang yang telah ditanaminya, seboleh-bolehnya
dengan mengingat keperluan bagian tanah yang telah

505