Page 534 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

patkannya tentang pertanian.
Maka beslit-beslit tadi diberitahukan kepada pemerintah dan
kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri. Kepala pemerin-
tahan daerah dikuasakan akan mengatur pekerjaan komisi itu
dalam jajahannya, seperti tersebut pada pasal 5 dari ordonansi
itu.
Proses verbal komisi pemeriksaan, bilamana ada pula permo-
honan meminta bantuan uang, diserahkan kepada komisi itu
akan meminta pertimbangannya tentang permohonan itu,
patutlah atau tiada permohonan itu diizinkan dan kalau patut,
dengan perjanjian apa?
Komisi-komisi itu seboleh-boleh memberi perbantuan atau
keterangan kepada orang-orang tani kecil dan perkumpulan ke-
dermaan, tersebut pada pasal 1 ayat 2 dari ordonansi itu, tentang
peraturan pencarian itu, persediaan dan penjualan kehasilan
yang didapati dan sebagainya.
Selanjutnya ia mengamat-amati orang tani kecil dalam mencu-
kupi kewajibannya, jalannya memakai dan mengangsur (men-
cicil) pinjaman yang telah diperoleh dan sebagainya.

Maka ia pun memberitahukan apa-apa yang perlu dan membuat
voorstel-voorstel mana yang perlu, serta menerima segala pera-
turan, keputusan dan pemberi ingat yang perlu untuk menja-
lankan pekerjaan itu dengan sebetulnya; dan lagi tiap-tiap tahun,
sebelum penghabisan tahun itu, hendaklah diunjukkan oleh
komisi itu suatu pemberitaan kepada residen tentang peker-
jaannya, keadaan dan peraturan pencaharian pertanian kecil
dalam jajahannya ($ 8 dan $ 9 dari Bijblad 6050).

Ketentuan Perubahan
Tanah, yang pada waktu ordonansi ini mulai berlaku telah
diberikan untuk pak turun-temurun menurut pasal 1 $ 2 dari
firman pada 20 Juni 1901 No 10 (Bijblad No 5611) boleh dite-
tapkan dengan hak itu juga menurut aturan itu (Sbtl. 1905 No
153).
513