Page 600 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

Lampiran : XV

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
KEMENTERIAN KEMAKMURAN
SD/Sk. Jakarta, 4 PEBRUARI 1950

No. : G 337/ Pkb.
HAL : Pedoman persewaan tanah buat pabrik gula 1950/1951.

Kepada
1 . Y. M. Menteri kemakmuran R. I. di Yogyakarta.
2 . Y. M. Menteri kemakmuran Negara Pasundan di Bandung.
3 . Pemerintah Negara Jawa Timur di Surabaya.
4 . P. T. Gubernur Militer Jawa Timur di Surabaya.
5. P. T. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
6 . P. T. Gubernur Militer Jawa Tengah di Semarang.
7 . Organisasi-organisasi Tani (d/a Kementerian Kemakmuran
yang bersangkutan).
Menyambung surat kami tanggal 20/ 1-50 No. 22/ SD, maka
setelah dibicarakan dengan Wakil Kementerian RI dan Wakil
Organisasi perusahaan gula , kami tiada keberatan persewaan
*
tanah buat tanaman tebu 1950, dalam daerah R. I. (yang dulu
dinamakan daerah Renville) diatur sebagai berikut:
1 . persewaan paling rendah (minimun Grondhuur) ditetapkan
4 kali persewaan sebelum perang, ditambah 150 % toeslag.
2 . berhubung keadaan, yang dibayar dengan uang hanya 4 kali
persewaan sebelum perang, sedang tambahan 150 % toeslag
itu dibayar dengan tekstil 45 m tiap-tiap hektar dan keku-
rangan dibayar berupa gula. Tekstil dan gula tersebut dihargai
menurut harga pasar dalam kabupaten yang bersangkutan.
3 . panitia yang diadakan di tiap-tiap daerah (yang susunannya
diserahkan kepada Kementerian Kemakmuran R. I. dan

* Pendirian yang tetap dari Organisasi ini masih belum diterima, karena harus
dirundingkan dalam organisasinya.

579