Page 602 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

Lampiran : XVI

SEWA TANAH 1951 / 1952
Agno. Agr. 20/ 5/ 28-1951.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 3 TAHUN 1951
Tentang
UANG-SEWA TANAH UNTUK TANAMAN TEBU 1951/1952
MENTERI DALAM NEGERI
Menimbang:
a. bahwa peraturan-praturan tentang penetapan uang-sewa
tanah sebagaimana tersebut dalam “Gouvernementsbesluit”
tanggal 15 Februari 1918 No. 68 (bijblad No. 9030) dan
“Gouvernementsbesluit” tanggal 15 Januari 1918 No. 39
(buijblad No. 9029) tidak sesuai lagi dengan keadaan-keadaan
sekarang dan karena itu perlu dicabut.
b. bahwa untuk persewaan tanah buat tanaman tebu tahun
1951/1952 perlu diadakan tentang uang-sewa atas dasar baru.
Mengingat:
a. pasal 8b “Grondhuurordonnantie” (S. 1918 No. 88) dan pasal
15 b “Vorstenlandsch Grondhuureglement” (S. 1918 No. 20) ;
b. pembicaraan dalam sidang Dewan Menteri tanggal 27 Februai
1951;
Dengan persetujuan Menteri Pertanian,

MEMUTUSKAN:
Pertama : mencabut “Gouvernementsbesluit” tanggal 15 Februai
1918 No. 68 (bijblad 9030) dan “Gouvernementsbesluit”
tanggal 15 Januari 1918 No. 39 (bijblad 9029);
Kedua : menetapkan peraturan tentang uang-sewa tanah untuk
tanaman tebu tahun 1951/1952.
Pasal 1
Uang sewa-tanah untuk penanaman tebu tahun 1951/1952 buat
semua macam tanah dan buat paling lama 18 bulan ditetapkan
sebesar Rp 1.500 tiap-tiap hektar; uang sewa-tanah itu ditambah
jika hasil tebu dalam satu hektar lebih dari 750 kuintal dengan
Rp 2 buat tiap-tiap kuintal tebu selebihnya itu.

581