Page 603 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

Pasal 2
a) Uang sewa tersebut dibayarkan pada yang berhak sebagian
demi sebagian yakni: seribu rupiah pada waktu mulai berla-
kunya perjanjian sewa-menyewa, dan lima ratus rupiah pada
saat yang sebaiknya menurut ketentuan dalam ayat c di ba-
wah ini sesudah pembayaran pertama tadi, mengingat kepen-
tingan dan setelah mendapat persetujuan yang berhak sendiri,
sedang uang-sewa tambahan termaksud dalam pasal 1 di atas
dibayarkan sesudah diketahui hasil tebu tiap-tiap hektar ta-
nah yang disewa untuk tanaman tebu itu.
b) Perhitungan beratnya hasil tebu tiap-tiap hektar adalah menu-
rut pendapat kamar-timbang dengan ketentuan bahwa po-
tongan “kotoran’ tidak diperbolehkan, sedang jumlah beratnya
tebu tiap-tiap hektar dibulatkan menurut kelaziman dalam
perusahaan gula.
c) Saat pembayaran sebaliknya dimaksud dalam ayat (a) tersebut
di atas ditetapkan oleh pegawai di hadapan siapa buat surat
perjanjian sewa-menyewa. Pegawai itu ditetapkan pula untuk
mengadakan pengawasan atas penimbangan hasil tersebut
dalam ayat (b) pasal ini kecuali jika oleh Dewan Pemerintah
Daerah Kabupaten ditunjuk orang lain.
d)Dalam uang sewa tersebut dalam pasal 1 di atas sudah termak-
sud uang-dongkelan serta lain-lain pemberian uang kerugian
kepada yang berhak.
Pasal 3
Di dalam keadaan yang sangat memaksa Menteri Dalam Negeri
dengan persetujuan Menteri Pertanian dapat memberi perke-
cualian atas penetapan uang-sewa tersebut pasal 1, baik yang
bersifat perkecualian umum (vrijstelling) maupun yang khusus
untuk sesuatu perusahaan atau sesuatu daerah (dispensasi)
dengan pengertian bahwa uang-sewa itu tidak boleh kurang dari
f. 1.500.

Pasal 4
Peraturan ini berlaku pada dari hari diumumkannya dan akan
dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
582