Page 49 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

mencapai 100 persen. Saat kontrak pertama Blok Mahakam berakhir,
keputusan inilah yang berlaku dalam perpanjangan kontrak kedua hingga
tahun 2017.
Menurut Batubara (2014), dalam kurun waktu 1997-2012, Total dan
Inpex mengeluarkan dana operasional secara keseluruhan sebesar US$
21,310 miliar. Dengan keseluruhan cost recovery yang diterima kontraktor
dalam periode yang sama mencapai US$ 19,078 miliar. Keuntungan bagi
hasil yang diperoleh Total dan Inpex hanya dalam 16 tahun periode
Kontrak Kerja Sama (baca: KKS) II, adalah sebesar US$ 23,561 miliar
atau setara denga 22 persen dari pendapatan kotor produksi migas Blok
Mahakam. Artinya rata-rata keuntungan yang diperoleh kontraktor
setiap tahun adalah 1,47 miliar atau sekitar Rp. 17,5 trilyun/tahun (pada
kurs US$/Rp = 12.000). Belum termasuk keuntungan tambahan dari
transfer pricing, serta dari sistem PSC dan pola cost recovery yang berlaku
saat ini, dimana banyak anak perusahaan kontraktor memiliki peluang
untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang dibutuhkan tersebut.
Sementara total penerimaan negara untuk periode yang sama adalah
US$ 64,035 miliar atau sekitar 60 persen dari pendapatan kotor produksi
migas Blok Mahakam.
Berbagai keuntungan yang diperoleh kontraktor tersebut, belum
memperhitungkan bagi hasil selama 30 tahun periode KKS tahap I
(1967-1997). Dimana keuntungan yang diperoleh kontraktor diduga
bisa lebih besar lagi, mengingat jangka waktu eksploitasinya yang lebih
lama (30 tahun). Realitas inilah yang kemudian mendorong Total dan
Inpex untuk kembali mengajukan proposal perpanjangan KKS tahap
III dengan mengusulkan konsep “kerjasama masa transisi 5-10 tahun”
pada pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, Perdana Menteri Prancis,
Francois Fillion pada 30 Juni 2011, datang ke Indonesia untuk meminta
Pemerintah Indonesia memperpanjang ijin kontrak Blok Mahakam.
Diikuti kunjungan CEO Inpex Corporation, Toshiaki Kitamura, pada 14
September 2012, yang secara khusus bertemu Presiden SBY dan Wapres
Boediono, meminta perpanjangan Blok Mahakam.

22 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang