Page 50 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

Di dalam situasi seperti inilah, Pertamina yang juga telah mengajukan
proposal untuk ikut mengelola Blok Mahakam sejak 2008, berkeberatan
dengan konsep yang diususung oleh Total dan Inpex. Penolakan yang
didukung sejumlah kalangan ini, didasarkan pada keinginan untuk
mulai mengelola lapangan migas nasional secara mandiri. Tidak hanya
kemandirian energi yang disasar, namun juga nilai aset cadangan Blok
Mahakam yang ditaksir masih berkisar Rp. 500 trilyun hingga Rp. 1.200
trilyun, benar-benar dapat diharapkan berkontribusi bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagaimana Amar Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 36/2012, yang menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945,
menghendaki “penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai
negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar
kemakmuran rakyat”, yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945.

2.3 TUMPANG TINDIH KEPENTINGAN

Berbagai potensi yang dimiliki kawasan Delta Mahakam telah
menempatkan kawasan ini tidak hanya sebagai kawasan yang sangat
strategis secara sosio-ekonomi dan keamanan, namun juga memiliki
potensi konflik laten yang sangat kompleks dan akut, akibat bertumpang-
tindihnya berbagai kepentingan stakeholders. Akumulasi berbagai potensi,
sekaligus permasalahan, serta begitu banyaknya kepentingan itulah
yang kemudian menjadikan kawasan ini memiliki stigma “sulit diatur”.
Akibatnya “jalan pintas” yang terkesan illegal yang selanjutnya menjadi
pilihan rasional dari para stakeholders yang merasa sulit bersaing secara
legal dalam memperebutkan sumberdaya alam yang dimiliki Delta
Mahakam. Sejumlah lembaga donor dilaporkan tidak berani mengambil
resiko untuk mengembangkan programnya di kawasan ini. Program
PMD Mahakam yang disponsori Depdagri dan UNDP, mungkin bisa
disebut sebagai salah satu “program gagal” terakhir, yang pernah coba
dikembangkan di Kawasan Delta Mahakam.

Delta Mahakam“Yang Maha Pemurah” 23