Page 52 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

meliputi 20 desa/Kelurahan dalam wilayah administratif Kecamatan
Muara Badak, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja.
Delineasi kawasan dengan menggunakan pendekatan administratif
juga digunakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (2007)
maupun Program PMD Mahakam yang diseponsori Depdagri dan UNDP
sejak 2008, yang memanfaatkan RDTR kawasan Delta Mahakam yang
disusun Bapedda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2006. Meskipun
dalam prakteknya dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan institusi
bersangkutan, misalnya hanya mendeliniasi wilayah administratif Zona I
dari RDTR Delta Mahakam sebagai “kawasan Delta Mahakam”. Namun
demikian, seiring dengan banyaknya pemekaran wilayah yang terjadi di
desa-desa dalam kawasan Delta Mahakam, deliniasi kawasan dengan
menggunakan pendekatan administratif pun menghadapi konsekuensi
labilitas perkembangan sebuah kawasan. Setidaknya hingga saat ini telah
terjadi pemekaran pada beberapa kawasan administratif, seperti Muara
Jawa pesisir yang telah dimekarkan dari Kelurahan Muara Jawa Pesisir
dan Desa Gas Alam Badak Satu yang telah di mekarkan dari Desa Muara
Badak Ulu .
6

6. Isu paling mutahir adalah propaganda bermuatan politik-etnis terkait dengan wacana
pendirian Kabupaten Kutai Pantai yang kaya sumberdaya alam terpisah dari Kabupaten
Kutai Kartanegara. Sentimen politik-etnis tersebut bahkan sempat memposisikan
vis-a-vis migran Bugis sebagai penduduk mayoritas di “kawasan pantai” dengan
masyarakat Dayak sebagai penduduk asli yang secara kebetulan banyak berdomisili
di “kawasan pedalaman”, pada Pilkada 2010.

Delta Mahakam“Yang Maha Pemurah” 25