Page 265 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan
P. 265

Keistimewan Yogyakarta
            aspek pertanahan yang dinilai lain dari pada yang lain. Namun
            dua hal ini mengandung sesuatu yang tidak hanya tidak dapat
            terdefinisikan dengan jelas dan tegas, tetapi juga problematis.
            Problem sejarah hadir ketika sejarah dijadikan sebagai jus-
            tifikasi atas suatu keinginan elite tertentu. Dapat diduga apa
            yang terjadi pada bangunan sejarah yang dibentuk itu yaitu
            melupakan banyak aspek yang dinilai tidak sesuai dengan
            tujuan konstruksi itu sendiri seperti kekerasan, intrik politik
            kerajaan, segregasi sosial, kehidupan hiburan, dan sebagainya.
                Hal kedua yang penting adalah keistimewaan itu sendiri
            baru berbunyi saat ia dihadapkan  dengan Republik Indonesia
            yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Sehingga yang
            terjadi kemudian adalah substansi keistimewaan itu lebih
            banyak didominasi oleh kepentingan politik daripada soal
            bagaimana menciptakan suatu kondisi dimana masyarakat
            secara keseluruhan merasa terpenuhi hak-hak dasarnya seba-
            gai warga negara dan memiliki kecukupan tertentu untuk
            hidup secara layak. Apa yang dilupakan dalam hal ini adalah
            tidak pernah secara terus menerus membunyikan keistime-
            waan itu dengan rakyat sendiri. Apa yang dilakukan oleh elite
            politik dan kalangan akademisi kaitanya dengan rancangan
            undang-undangan keistimewaan bukan bagaimana mengha-
            dapkan keistimewaan itu dengan cita-cita sosial dan imajinasi
            kehidupan masyarakat, melainkan bagian dari upaya mene-
            guhkan keistimewaan di hadapan pemerintah pusat yang
            sangat kelihatan kepentingan politisnya.
                Dalam kadar tertentu prosedur-prosedur politik memang
            dibutuhkan untuk menciptakan kerangka kerja dan otoritas
            untuk mendorong kebijakan yang lebih baik dalam mem-
            bangun kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang adil.


            242
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270