Page 263 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan
P. 263

Keistimewan Yogyakarta
            rang melibatkan para pihak yang benar-benar berkepentingan
            terhadap perda. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di Yogya-
            karta tetapi juga di daerah-daerah lain. Penelitian Bank Dunia
            (2006) menunjukan bahwa sebagian besar daerah jarang yang
            membuat perda berkaitan dengan kinerja pemerintahan.
            Perda yang banyak dibuat terkait dengan upaya peningkatan
            retribusi dan pajak daerah.
                Sedangkan konflik yang terjadi di Yogyakarta, sebagai-
            mana disajikan dalam hasil survei di atas, lebih banyak terjadi
            antara rakyat dan pejabat publik. Di masyarakat sendiri konflik
            jarang terjadi.  Jikapun ada, seringkali konflik yang diderivasi
            dari konflik segelitir orang (elite). Fenomena konflik justru terja-
            di kalau masalah tersebut dikaitkan dengan pejabat publik.
            Konflik yang melibatkan pejabat publik bersifat horisontal dan
            vertikal. Yang bersifat horisontal adalah konflik antarpejabat,
            sedangkan konflik vertikal terjadi antarpejabat dan rakyat.
            Fenomena konflik yang dianggap sering terjadi adalah antar-
            pendukung partai (35,48 persen), antara rakyat dan pejabat
            (29,03 persen) dan antar eksekutif dan legislatif (25,81 per-
            sen). Dari sini terlihat bahwa konflik terjadi kalau berkaitan
            dengan pejabat  publik. Konflik antar pejabat khususnya
            legislatif dan eksekutif memang kerap muncul semenjak
            reformasi yang memberi kekuasan lebih kepada legislatif dari-
            pada di masa Orde Baru. Meskipun konflik yang terjadi pada
            wilayah elite ini jarang sampai merembes ke bawah, namun
            apabila tidak dikelola dengan baik dan tidak diselesaikan
            dengan bijak justru akan melahirkan ketidakpercayaan masya-
            rakat terhadap pejabat publik.
                Ketiga aspek lainya yaitu kemampuan menciptakan ke-
            pastian hukum, kemampuan memberantas korupsi, dan ke-

            240
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268