Page 27 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan
P. 27
Keistimewan Yogyakarta
dan bagaimana meletakkan semangat otonomi daerah dan
desentralisasi dalam konteks keistimewaan Yogyakarta. 1
Keberadaan keraton yang secara historis telah melakukan
integrasi ke pangkuan Republik Indonesia seringkali dijadikan
basis legitimasi status keistimewaan yang disandang
Yogyakarta.
Dalam konteks ini, di masyarakat muncul tiga kelompok.
Pertama, kelompok yang menganggap bahwa keistimewaan
Yogyakarta terletak pada kepemimpinan gubernur dan wakil
gubernur yang berasal dari lingkungan Kesultanan dan
Kadipaten Pakualaman. Kedua, kelompok yang menyatakan
perlunya proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur
secara kompetitif. Ketiga, kelompok transformatif. Kelompok
ini ciri khasnya selalu menempatkan konteks kepemimpinan
pada hubungan kontraktual antara yang memimpin dengan
yang dipimpin.
Mengenai politik pertanahan, praktik penguasaan tanah
di Yogyakarta sampai saat ini masih berlaku model atau sistem
apanage. Sistem penguasaan ini menempatkan segala sesuatu
yang ada di dalam kerajaan sebagai domein kerajaan. Rakyat
tidak bisa memiliki tanah kecuali diberi oleh kerajaan. Undang-
Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 telah memperhatikan
penghormatan dan penghargaan atas hukum adat yang ada
dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan
sistem apanage di wilayah vorstenladen ini, dan dihadapkan
pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta adanya jaminan
1 Lihat, Abdur Rozaki & Titok Hariyanto, Membongkar Mitos Keistimewaan
Yogyakarta. (Yogyakarta: Ire Press, 2003).
4
