Page 28 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Pendahuluan

dan sekuritas pada faktor-faktor produksi masyarakat, maka
sistem pertanahan di Yogyakarta ini perlu dibaca kembali.
Tentang otonomi daerah, terdapat dua kelompok yang
berbeda dalam memandang basis pelaksanannya, apakah di
aras provinsi ataukah kabupaten. Untuk mengatasi hal ini
maka dalam konteks keistimewaan Yogyakarta sebagaimana
diuraikan di atas sangat penting dicermati. Dalam hal ini per-
tanyaannya adalah apakah substansi otonomi daerah cukup
terangkat ketika hanya disangkutkan dengan soal pergantian
kekuasaan, praktik-praktik politik prosedural, dan bukan
menyangkut sisi-sisi yang lebih luas yang terkait langsung
dengan kepentingan masyarakat umum.
Isu yang seringkali diabaikan adalah isu sosial, budaya,
pendidikan, ekonomi (rakyat) dan pariwisata. Untuk beberapa
kelompok isu terakhir ini hanya dianggap sebagai derivasi dari
isu-isu yang dinilai pokok di atas. Padahal isu-isu terakhir ini
terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat sampai
dengan lapis bawah. Maka perlu kiranya mengidentifikasi as-
pek-aspek keistimewaan Yogyakarta dalam perspektif yang
lebih luas, yakni sosial, budaya, dan ekonomi.
Pemaknaan terhadap keistimewaan itu dapat ditelisik dari
bagaimana masyarakat memaknai ruang sosial budaya mere-
ka. Pemaknaan semacam ini lebih bersifat aktual melebihi
aspek judisial atau politiknya. Bukan berarti hal terakhir ini
tidak penting, justru aspek judisial dan politik (pemilihan
umum misalnya) yang sering disebut sebagai ‘prosedur-pro-
sedur’ dalam berdemokrasi ini harus teruji melalui praktik-
praktik aktual di tengah masyarakat. Inilah yang disebut
sebagai ‘demokrasi substantif’, ketika pemaknaaan terhadap
praktik berpolitik, bersosial, dan berekonomi, melibatkan pe-

5