Page 61 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta

Aspek Yuridis Keistimewaan Yogyakarta
Berikut beberapa dasar yuridis yang sering dirujuk dalam mempertahankan argumen tentang keistimewaaan
Yogyakarta.
1. Keberadaan Kasultanan dan Kadipaten selama pemerintah kolonial tidak diatur dengan ordonantie, namun
melaluiperjanjianyangdisebutpolitiekecontract.Terdapat3kaliperjanjian:
- 1877, pada masa Hamengku Buwono VII: diatur mengenai hubungan gubernemen dan Sultan, hak dan
kewajibanSultan,hakdankewajibanGubernemen,danmasalahkerumahtangaankasultanan
- 1921, pada masa Hamengku BuwonoVIII: mengenai keuangan kasultanan, gaji Sultan, dan pertahanan dan
keamanan,
- 18 Maret 1940, oleh HB IX dengan Gubjend. Tjarda van Sterkenborgh: kontrak politik ini dirinci dalam 59 pasal
dan 16ketentuan pokok.Terdapatpembahasan tentangketentuankekuasaan Sultan yang dibagimenjadidua
macam (umum dan khusus). Umum: kekuasaan memerintah sendiri, hak dan kewajiban Sultan, hak dan
kewajiban Gubernemen, dan hubungan dengan daerah swapraja lainnya. Khusus: kewenangan sendiri dalam
perundang-undangan, peradilan, kepolisian, perpajakan, pengajaran, perawatan, kesehatan, pertambangan,
dankehutanan.
2. PenghapusanKepatihan(Danuredjo): 1Agustus1945denganpensiunnyapatih,Sultantidakmengangkat lagipatih
baru. Beliau mengambil alih dan menjalankan sendiri tugas pemerintahan yang sebelumnya di tangan patih yang
merupakanwakilkekuasaanBelanda.
3. Ketika RI diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, presiden Soekarno segera mengirim Piagam Penetapan
PresidenRItertanggal19Agustus1945.isinyaadalah:
'KamiPresidenRepublikIndonesiamenetapkan:
Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Abdurrakhman Sayidin
Panatagama Kalifatullah ingkang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya, dengan
kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk
keselamatandaerahYogyakartasebagaibagianRepublikIndonesia'.
4. DidalamUndang-UndangDasar1945,Pasal18aayat1:
'Dalam teritori negara Indonesia terdapat 250 'Zelfbesturende landschappen' dan 'Volkgemeenschapen'
seperti desa di Jawa dan Bali, negeri Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-
daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat
istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala
peraturannegarayangmengenaidaerahituakanmangingatihak-hakasal-usuldaerahtersebut'.
5. Amanat/Maklumat5September1945olehSultanHamengkuBuwonoIXdanPakuAlamVIIIyangberbunyi:
AMANAT SRI PADUKA INGKENG SINUWUN KANGDJENG
SULTAN
Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:
1. Bahwa Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat jang bersifat Keradjaan adalah daerah
istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri
Ngajogjakarto Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada
dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat mulai
saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang
seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat dengan Pemerintah
Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas
NegeriKamilangsungkepadaPresidersRepublikIndonesia.
Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat
mengindahkanAmanatKamiini.
Ngajogjakarto Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9- 1945.
HAMENGKU BUWONO IX
Amanat/Maklumat ini disusul dengan Amanat/Maklumat dari Paku Alam yang bunyinya persis sama. Teks ini
dianggap sebagai tonggak penting sebab berisi pernyataan menjadi bagian dari RI sekaligus mendeklarasikan diri
sebagaidaerahistimewa.
6. Maklumat 30 Oktober 1945: terdapat pernyataan tentang kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah
jajahan Belanda dan Jepang telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali kepada Sultan Hamengku BuwonoIX
dan Paku Alam VIII; tidak perlunya lagi Sub-komisariat di daerah Yogyakarta yang berfungsi sebagai perantara
denganpemerintahRI.
7. Dengan keluarnya UU No. 22/1948, dimngkinkan daerah swapraja dijadikan daerah istimewa. Maka Yogyakarta
dijadikanDaerahIstimewaberdasarkanUUNo.3Tahun1950.
8. Telah terjadi demokratisasi dengan dibentuknya Badan Pekerja KNI (BP-KNI) Yogyakarta yang dianggap sebagai
wakilrakyat YogyakartayangkemudiandinyatakansebagaiBadan Legislatif(DPR,pembuat undang-undang).Pada
gilirannya nanti dilakukan pemilu lokal/ daerah tahun 1951 guna memilih anggota legislatif. Pemilu lokal di
Yogyakartainimenjadicontohpembelajarancarabagaimanaberdemokrasi(prosedural)kalaitu.
9. Maklumat No. 18 tahun 1946: BP-KNI yang telah terbentuk di atas kemudian diwujudkan menjadi DPRD. Dengan
demikian terpisah antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Maklumat ini selain ditanda-tangani oleh Sultan
HamengkuBuwono IXdanPakuAlamVIII,jugaditandatanganiolehMarlan,sebagaiketuaterpilihDPRD.
Sumber: diringkas dari Soedarisman Poerwokoesoemo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: UGM Press, 1984
38