Page 66 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Paku Alaman: Sebuah Pentradisian

1945 ini memperkuat apa yang telah diikrarkan pada 5 Septem-
ber 1945, bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dahulu berada
di tangan penjajahan, telah direbut oleh rakyat dan dikemba-
likan kepada Sultan dan Pakualam.
Disebutkan pula bahwa Yogyakarta tunduk kepada UUD
1945. Terakhir adalah kesepakatan antara Sri Sultan HB IX,
PA VIII, dan Badan Pekerdja Komite Nasional Daerah Jogja-
karta yang mengajukan kepada pemerintah pusat agar diben-
tuk sebuah badan pekerja pembuat Undang-Undang yang
6
berasal dari wakil rakyat Yogyakarta. Badan itu bertugas un-
tuk menyusun perundangan yang merumuskan mengenai
bentuk khusus pemerintahan di Yogyakarta sesuai dengan
aspirasi rakyat Yogyakarta.
Mengenai pengajuan status keistimewaan Yogyakarta,
pemerintah pusat merespon dengan membuat rancangan mak-
lumat No. 18 tahun 1946 yang menjadikan Yogyakarta sebagai
Daerah Yogyakarta tanpa embel-embel istimewa. Namun baik
7
Sultan dan Paku Alam menolak usulan tersebut. Keduanya
berpegangan pada Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang
pembentukan daerah swapraja. Lagipula jika ditilik dari latar
belakang historis, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku
Alaman merupakan daerah ‘merdeka’ dengan otonomi khusus
dari pemerintah kolonial. Inilah yang dijadikan salah satu alasan
kuat mengenai status keistimewaan Yogyakarta.
Setelah melewati serangkaian perundingan, akhirnya
pemerintah pusat mensahkan Undang-Undang No. 3 Tahun
1952, yang mengakui secara resmi penggabungan Kesultanan

6 Lihat Soedarisman Poerwokoesoemo, loc.cit.
7 Ibid., hlm. 42––47.

43