Page 65 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta
VIII (PA VIII) segera tanggap dengan peristiwa proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua pemimpin Yogya-
karta tersebut merespon dengan menerbitkan Amanat 5 Sep-
tember 1945 yang berisi dukungan bagi Negara Republik In-
donesia. Mengenai status Yogyakarta dalam salah satu butir
amanat menyebutkan bahwa Kasultanan dan Paku Alaman
merupakan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
Segala urusan pemerintahan Kasultanan dan Paku Alaman
diselenggarakan sendiri oleh kedua kerajaan. Kedua raja
menyatakan bahwa hubungan antara Yogyakarta dengan
Negara Republik Indonesia bersifat langsung, serta pertang-
gungjawaban langsung kepada Presiden. Pemerintah pusat
3
melalui Komite Nasional Indonesia (KNI) menanggapi dengan
gembira keputusan kedua Raja dinasti Mataram ini.
Amanat ini dikeluarkan bersama-sama oleh Sri Sultan HB
IX dan PA VIII, keduanya menempatkan diri sebagai dua
kerajaan merdiko yang ‘sejajar’. Ini merupakan titik tolak bagi
penggabungan kembali Yogyakarta yang pecah pada 1755. 4
Peleburan Yogyakarta semakin nyata pada saat dikeluarkan-
nya Amanat 30 Oktober 1945. Jika Amanat 5 September dipi-
sahkan antara pernyataan Kesultanan dan Paku Alaman–mes-
kipun isinya sama–pada amanat 30 Oktober 1945, kedua
penguasa Yogya telah mengatasnamakan rakyat Yogyakarta,
5
bukan lagi Kesultanan dan Paku Alaman. Amanat 30 Oktober

3 Ibid., hlm. 15 ––16.
4 Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1981), hlm. 59. Wawancara dengan R.M. Tamdaru Tjakra-
werdaya, seorang pujangga Kadipaten Paku Alam yang pernah menjadi sekre-
taris pribadi alm. Paku Alam VIII. Puro Paku Alaman, 2 Januari 2009.
5 Soedarisman Poerokoesoemo, op.cit., hlm. 18 –– 22.

42