Page 13 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

xii M. Nazir Salim

Dalam hal ini, ia dinyatakan sebagai nilai perjuangan untuk mengisi
kemerdekaan yang tak lain merupakan proses pencarian tatanan
politik yang paling sesuai untuk Indonesia merdeka. Hal ini sekaligus
untuk mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
selain juga untuk memperoleh peneguhan pengakuan internasional,
dan yang paling utama adalah membangun ke-Indonesiaan serta
karakter bangsa (nation and character building).

Tentu saja untuk memastikan proses politik itu berjalan semua
telah tersedia perangkat legal formal untuk menafsir, membangun
pendekatan, dan menjabarkan apa dan bagaimana kita sebagai
bangsa harus mengisi kemerdekaan. Dalam hal ini ada acuan-acuan
normatif mulai dari perangkat konstitusi UUD 1945 pasal 33, UUPA
1960, Tap MPR no 1X/2001, sampai dengan Keputusan MK no 35/2012
dalam konteks menata Politik Agraria/Tata Ruang dan menyusun

Kebijakan Pertanahan yang perlu. Lalu bagaimana gerangan dengan
realitas yang terbangun saat ini?

Politik, Teknokrat, dan Pembangunan: Mobilisasi versus
Partisipasi Sosial

Buku yang ditulis staf pengajar muda pada Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta M. Nazir Salim adalah
contoh dari gambaran yang masih banyak terjadi di berbagai
pelosok tanah air tentang bagaimana derita dan nestapa terus saja
hadir, membayangi, mengusik, dan bahkan mengancam sendi-sendi
kehidupan kelompok-kelompok masyarakat lemah di pedesaan
dan wilayah pinggiran yang sering luput dari perhatian bersama.

Tulisan ini telah mengingatkan kembali atas apa dan bagaimana
sesungguhnya tapak perjalanan politik agraria kita.
Digambarkannya tentang bagaimana proses akuisisi tanah
berskala besar dari suatu korporasi bekerja dan bagaimana kemudian
masyarakat lokal (Pulau Padang) memberikan reaksi resistensinya.