Page 135 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

110 M. Nazir Salim

Keputusan menteri Kehutanan ini merupakan perubahan
ketiga tentang persetujuan perluasan area konsesi yang diajukan
oleh PT RAPP. Total luasan yang diberikan sebelumnya di empat
kabupaten seluas 235.140 Ha, kini telah berubah menjadi 350.165
hektar yang tersebar di enam kabupaten: Kabupaten Siak, Pelalawan,
Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis, terjadi
penambahan area baru sebanyak 115.025 hektar. Ada perbedaan
jumlah angka perluasan antara Keputusan Menteri tahun 2009
dengan SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau. Dalam Keputusan

Gubernur Riau No. Kpts.326/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang
Kelayakan Lingkungan Kegiatan IUPHHK-HT di Areal Tambahan
Kabupaten Pelalawan, Siak, dan Bengkalis oleh PT RAPP seluas
152.866 hektar. Dengan angka itu rinciannya adalah: Kabupaten
Bengkalis (Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya Blok Pulau
Padang) seluas 42.205 hektar, Kabupaten Siak seluas 20.000 hektar,
dan Kabupaten Pelalawan seluas 90.266 hektar. Letak perbedaan

angka perluasan ada di semua kabupaten. Namun sebagai rujukan
resmi adalah SK Kemenhut yang dikeluarkan tahun 2009 tersebut.
Pada Keputusan SK.327/Menhut-II/2009 inilah Pulau Padang
yang sebelumnya berada di Kabupaten Bengkalis masuk menjadi
bagian area konsesi perluasan PT RAPP. Kabupaten Kepulauan
Meranti sebelumnya masuk wilayah Bengkalis, namun sejak 2009,
lewat Undang-undang No. 12 tahun 2009 (16 Januari 2009) wilayah

Pulau Padang resmi berpisah dengan Bengkalis dan masuk wilayah
Kabupaten Kepulauan Meranti. Dugaan penulis, konsesi diberikan
ke Pulau Padang dengan masih menyebut Bengkalis karena PT RAPP
mengajukannya jauh sebelum wilayah ini dimekarkan.

Pasca keputusan di atas, “hanya” Pulau Padang yang bergejolak
panjang, para petani resisten, menolak dengan tegas dan melawan
dengan keras. Sebagai konsekuensi, banyak kajian bermunculan
yang fokus di Pulau Padang untuk melihat secara persis persoalan di